SUKABUMI, MPI,- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan identitas diri bagi setiap warga negara Indonesia.
Oleh karena itu kepemilikan identitas KTP Elektronik sangat penting bagi setiap warga negara, tak terkecuali bagi warga kp.Citemen Rt 004/002 desa Bojongkembar kecamatan Cikembar kabupaten Sukabumi provonsi jawa barat.
Sejumlah warga Citemen tak miliki KTPE hingga hari ini diduga kinerja Dukcapil kabupaten sukabumi tak optimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
Mengapa program jemput bola tidak dilakukan maksimal? Atau mengapa Mopeling tidak menyasar ke tempat itu? Tentu ini merupakan PR serius bagi Kadis Drs. Iwan Kusdian untuk membetikan pelayanan kepada warganya.
Pantauan MPI, hari jumat (4/12), ditemukan jumlahnya cukup signifikan, warga setempat yang belum memiliki KTP E.
Dari perbincangan dengan warga setempat ini terjadi karena faktor kemiskinan, mereka tidak memiliki uang untuk biayanya.
Uce Romansya (45) mengatakan, banyak warga kampung Citemen ini yang tidak punya KTP E atau tidak bikin KTP E. Ya katena tidak punya uang untuk bayarnya “kan disini mah pa bikin KTP itu harus bayar 100 ribu rupiah per orang, sedangkan untuk saya makan saja susah, ungkapnya.
Ma Edah (75) janda miskin yang tinggal dirumah panggung tak layak huni ini, juga terpaksa tidak bikin KTP E, karena tidak punya uang, setelah ditinggal suaminya meninggal 7 tahun lalu.
Tidak bisa Bikin KTP karena harus ada untuk ongkosnya, juga harus ada uang 100 ribu untuk nebus KTPnya. ” Ema mah untuk makan saja dikasih tetangga, ungkapnya dengan nada memelas.
Hal senada juga diungkapkan Ma Anah (55), dia bikin KTPE setelah punya uang. ” Saya punya KTPE setelah bayar 100 ribu, tapi bapa Turi (suami) tidak punya KTPE karena tidak punya uang untuk bayar duaan.
Di kampung citemen ini juga terungkap permasalahan. Ada warga yang sudah rekaman tapi lembar KTPE tidak kunjung diterima. Misslnya, Herman (45) mengaku sudah perekaman 2 tahun lalu tapi hingga hari ini KTPE belum ia terima.
Sejatinya Dukcapil kabupaten Sukabumi aktif mengakomodasi masyarakat yang ingin miliki KTPE. Apalagi warga merasa sudah melakukan rekaman.
Mendagri Tito Karnavian, seperti dilansir media nasional, meminta kegiatan perekaman bagi masyarakat yang belum memiliki KTPE itu harus secara inten dilakukan oleh dinas Dukcapil. “Sehingga cakupan perekaman KTPE kita bisa maksimal mengurangi jumlah masyarakat yang belum memiliki Identitas.
Seiring harapan mendagri, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh optimistis perekaman KTPE hingga 9 desember mampu menghasilkan cakupan perekaman KTPE lebih dari 99 persen.
Optimisme ini bukan tanpa dasar, sebab sejak oktober hingga 9 desember 2020 Dirjen Zudan menerjunkan ‘pasukan anti prei’ menghabiskan waktu libur untuk lembur melayani masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan.
“Bila satu kantor Dukcapil rata rata melibatkan 5 personal saja, maka setidaknya ada 2.500 ASN Dukcapil yang kerja lembur di hari libur. Mereka kerja iklas menggelar layanan jemput bola mendatangi warga merekam data KTPE dan layanan administrasi kependudukan lainya”.
Data di Kemendagri terdapat 25 daerah kabupaten kota dengan cakupan perekaman KTPE terbaik. Untuk dinas Dukcapil kabupaten tercatat Bandung, Banyuwangi, Karawang, Kediri, sidoarjo, Mojokerto, Gresik, Ngawi, Sukoharjo, Siak, Sleman, Demak, Kebumen, Ponorogo, Bantul, Pelalawan dan Karimun.
Reporter. : Muhidin
Editor. : Hamdanil Asykar
