BANGGAI, MPI_Pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) Bupati Banggai diwarnai aksi demo dari mahasiswa yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwuk-Banggai, Kamis (10/06).
Aksi demo yang digelar di depan gedung kantor DPRD Bnaggai, jalan Saman Hudi, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, ini berkaitan dengan kondisi daerah yang dinilai dalam kondisi terpuruk.
“Aksi ini merupakan bentuk kecintaan kami terhadap kondisi daerah yang kami nilai sedang mengalami kondisi terpuruk,” ungkap Ketua HMI Cabang Luwuk Banggai, Abdul Hakim Zamaun, saat dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan whatsapp.
Ia mengungkapkan kondisi APBD Kabupaten Banggai dari tahun ke tahun mengalami jurang yang sangat jauh.
Diuraikan, pada masa pemerintahan Ma’mun Amir postur APBD Kabupaten Banggai berada dikisaran Rp800 Milyar. Nilai tersebut meningkat menjadi Rp2,1 Triliyun pada masa kepemimpinan Sopyan Mile. Sedangkan di masa kepemimpinan Herwin Yatim menukik tajam hingga kurang lebih Rp1,7 Triliyun.
“Artinya Postur APBD Kabupaten Banggai dalam pesakitan karena terjadi devisit yang sangat tajam. Menurut kajian kami, hal tersebut memastikan bahwa roda pemerintahan AT-FM akan mengalami kesulitan besar. Karena pemerintahan hari ini merupakan lanjutan pemerintahan sebelumnya yang meninggalkan kesan buruk untuk Kabupaten Banggai,” tuturnya.
Ia menegaskan kondisi tersebut bisa berdampak pada kestabilan kehidupan sosial, politik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang akan mengalami jurang kehancuran.
Hal itu terlihat jelas dalam presentase margin antara belanja tidak langsung dan belanja langsung yaitu 80 persen banding 20 persen.
“Presentase itu berarti bahwa untuk program kerakyatan hanya berkisar 20 persen. Sehingga jika ditelaah pada sembilan Program Aksi AT-FM ini dapat dipastikan bahwa program pemerintahan hari ini akan mengalami kegagalan,” tegasnya.
Untuk itu, HMI Cabang Luwuk Banggai menghimbau kepada Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran pada RESTRA SKPD terhadap postur APDB.
“Bupati dan Wakil Bupati Banggai harus segera melakukan evaluasi besar-besaran pada RESTRA SKPD terhadap postur APDB. Sehingga akan dilihat mana SKPD yang pro terhadap rakyat dan mana SKPD yang telah mematikan ekonomi rakyat,” tandasnya.(dewi)
