BANGGAI, MPI_Dalam rangka mendorong peran UMKM Pangan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi tahun 2021, Rabu (25/08).
Rakornas yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara virtual yang dipusatkan di Istana Negara, Jakarta, dibuka langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo.
Kepada awak media ini, Bupati Banggai, Ir. Amirudin Tamoreka, melalui Sekda Banggai, Ir. Abdullah Ali, M.Si. menyampaikan rakornas mengusung tema Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan.
Mengutip laporan Gubernur Bank Indonesia, Erik Wardjio, Sekda mengatakan sampai dengan Juli 2021 inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah dan secara nasional tercatat 1,52 persen.
Lebih lanjut dikatakan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, ditambah kuatnya permintaan serta ketersediaan pasokan, diperkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 3persen Plus minus 1 persen.
Meskipun demikian, lanjutnya, resiko kenaikan inflasi pada tahun 2022 perlu diantisipasi dengan kenaikan domistik dan harga komoditas dunia.
“Gubernur Bank Indonesia menegaskan harga pangan perlu dijaga momentumnya untuk memperkuat peran UMKM Pangan dalam rangka pemulihan ekonomi Indonesi dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Sekda menambahkan, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo, menguraikan pada kwarta kedua tahun 2021 perekonomian Indonesia tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali dengan angka 1,52 persen, dimana angka inflasi ini jauh lebih dari target inflasi 2021 yaitu 3 persen.
Namun, Presiden mengingatkan inflasi juga bukan hal yang menggembirakan karena bisa saja mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktifitas mobilitas.
Tak hanya itu, Presiden juga berpesan di kwarta ketiga 2021 harus tetap waspada dan hati hati mengatur keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.
“Presiden mengingatkan enyebaran covid-19 harus tetap kerjakan dan bisa dikendalikan, daya beli masyarakat ditingkatkan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” katanya mengutip sambutan Presiden.
Sekda menambahkan Presiden juga menekankan beberapa tiga point penting yang harus menjadi perhatian TPIP dan TPID. Yakni (1) menjaga ketersediaan stock dan stabilitas harga barang, khususnya barang kebutuhan pokok, dalam kondisi masyarakat yang menurun dan menjaga stabilitas harga pangan.
(2) TPIP dan TPID tak hanya fokus mengendalikan inflasi, tetapi harus proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh semakin produktif.
Dan (3) memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. Karena ditengah pandemi sektor pertanian menjadi sektor unggulan yang bisa bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja.
“Pada kwarta pertama 2021, sektor pertanian tumbuh positif 2,95 persen dan di kwarta kedua mengalami peningkatan 0,38 persen. Presiden meyakini di kwarta ketiga sektor pertanian masih bisa tumbuh lebih baik lagi. Hal ini dikarenakan potensi pasar masih sangat besar baik di dalam negeri maupun ekspor keluar,” tandasnya.
Rakornas Pengedalian Inflasi Tahun 2021 dihadiri Ketua BPK RI, Agung Firmansyah Bonang; Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua TPIP, Airlangga Hartarto, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, para Gubernur, Bupati dan Walikota.
Dan diikuti Asisten II Bidang Setda Banggai, Drs. H. Alfian Djibran, M.M.; Kadis TPHP, Ir. H. Jamhar; Kabulog Luwuk, La Ode Suleman, dan Kabag Ekonomi, Rohdiana, di ruang Rapat Umum kantor Bupati Banggai, kawasan perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, secara virtual.(dewi)
