Kota Bekasi, MPI
Wakil Ketua Karang Taruna Nasional Wahyu Sitompul menyampaikan keprihatinanya terkait minimnya anggaran pembinaan pemuda untuk Karang Taruna yang dikucurkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Menurut dia, kondisi ini akan mempengaruhi eksistensi Karang Taruna dalam rangka pengembangan bakat dan keterampilan pemuda yang selaras dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
Hal ini disampaikan Wahyu Sitompul saat menghadiri peringatan Bulan Bakti Karang Taruna ke-61 yang digelar jajaran Karang Taruna Kecamatan Bekasi Selatan, Minggu (3/10). Acara ini juga dihadiri Ketua Karang Taruna Bekasi Selatan yang juga baru menjabat Ketua Karang Taruna Kota Bekasi H Darkam Suryadi, dan Ketua KNPI Kota Bekasi Mardani Ahmad, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Bekasi yang juga anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar Persatuan Yogi Kurniawan.
“Selama ini kita mendengar Karang Taruna Kota Bekasi menerima anggaran hibah itu minim, yakni sekitar Rp 150 juta. Sebenarnya itu bukan kesalahan Wali Kota Bekasi selaku kepala daerah, tapi dikarenakan kurangnya penjelasan dan masukan dari pengurus Karang Taruna itu sendiri untuk menyampaikan program kerja yang dilaksanakan organisasi sosial kepemudaan ini,” kata Wahyu Sitompul.
Wahyu membandingkan dengan dana hibah yang diterima Karang Taruna di kota atau kabupaten lainnya di Jawa Barat yang rata-rata mendapat anggaran yang besar. “Tidak ada Karang Taruna yang mendapatkan anggaran hibah yang kecil, seperti yang diterima Karang Taruna Kota Bekasi. Misalnya Karang Taruna Kabupaten Bekasi bisa menyerap sampai Rp 1,6 miliar, dan Karang Taruna Cianjur yang juga bisa menyerap anggaran lebih dari Rp 1 miliar,” tegasnya.
“Lalu kita mendengar bahwa Karang Taruna Kota Bekasi menerima anggaran hibah Rp 150 juta. Aduh, sedih,” tegas Wahyu kemudian.
Sebenarnya sesuai Peraturan Menteri Sosial (Peemensos) No 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, ungkap Wahyu, Karang Taruna Kota Bekasi bisa menyampaikan program kerjanya kepada seluruh instansi kedinasan di Pemkot Bekasi, tidak hanya mengandalkan Dinas Sosial. “Maka itulah dibutuhkan kepintaran atau kepiawaian seorang ketua Karang Taruna dalam menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, tentang program kerja yang dilaksanakannya untuk menggali potensi pemuda,” tegasnya.
Wahyu kemudian berharap pengurus Karang Taruna banyak belajar dengan pengurus Karang Taruna di kota atau kabupaten lainnya tentang bagaimana bisa menyerap anggaran hibah secara maksimal. “Lakukan studi banding, belajar dengan Karang Taruna di kota atau kabupaten lain, belajar bagaimana mereka bisa menyerap anggaran hibah dan ikuti cara mereka,” katanya. (Mul)
