MediaPATRIOT – Jakarta, 12 Januari 2022 – Awal tahun 2022 ini, Universitas Kristen (UKI) Indonesia bersama Angkatan TNI AL mengadakan Seminar Hukum Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia dengan Tema “Peran Penegakan Hukum Di Laut Dalam Mensukseskan Indonesia Sebagai Poros Maritim” di Universitas UKI, Cawang Jakarta pada hari Rabu, 12 Januari 2022.
Acara Seminar ini berjalan sesuai degan Protokol Kesehatan 5 dan dilakukan secara Luring maupun online, hadir sebagai pembicara :
1. Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, SH, S. U, M. I. P (Menko Poltik dan Keamanan RI)
2. Laksamana TNI Yudo Margono S. E, M. M (Kepala Staf Angkatan Laut RI)
3. Laksdy TNI Kurnia S, Sos. M. M
4. Ir. Arif Toha Tjahjagama, DEA (Dirjen Perhubungan Laut)
5. Laksda TNI (Purn) Soleman B. Pronto, S. T. M. H (Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI 201-2014)
6. Dr. Nanik Trihastuti SH. M. Hum (Dosen Universitas Diponegoro)
7. Dr. Fernando Silalahi ST. SH, MH (Dosen Universitas UKI)
8. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, MH (Rektor UKI)
Indonesia memiliki wilayah laut (termasuk ZEEI) sangat luas, sekitar 5,8 juta km2 yang merupakan tiga per empat dari total wilayah Indonesia. Di dalamnya terdapat 17.504 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 95.200 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi dilaut seperti, Illegal fishing, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, Trafficking/Penyelundupan manusia dan boat people (manusia perahu ), terorisme dan bajak laut.
Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementrian Perhubungan-Dirjen Hubla; Kementrian Kelautan dan Perikanan-Dirjen PSDKP; Kementrian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bedasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.
Melalui Bakamla negara hadir di laut dalam melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Berbagai fungsi dilaksanakan Bakamla dalam menjalankan tugas untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Melalui tugasnya, Bakamla turut mendukung implementasi visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektifitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut serta fokus pada keamanan maritim.
Penegakkan kedaulatan wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, merupakan program-program utama dalam pemerintahan Presiden Jokowi guna mewujudkan Indonesia sebagai proros maritim dunia.
Tantangan tata kelola kemanan laut nasional yaitu :
– Penguatan regulasi yang mensinergikan operasi penegakkan hukum
– Hubungan Organisasional antar intasi
– Pemenuhan Sapras seperti kapal, pesawat patroli udara maritim dan udara
Peran dan tugas TNI AL yaitu :
– UU no.3/2002 Pertahanan Negara : TNI sebagai komponen utama, Sumdanas yang disiapkan sebagai Komcad, Sumdanas yang dapat digunakan sebagai Komduk
– UU no.34/2004 Tugas TNI AL : pertahanan, menjaga keamanan & Gakkum, Diplomasi, bangkuat TNI AL, Dawihania
– Doktrin TNI AL “TRIDEK” : penangkai, penindai, pemulih
– Doktrin TNI AL “Jalesveva Jayamahe : peran militer, peran Gakkumla, peran diplomasi, peran dukungan
– Hukum internasional : Unclos 82, militay role, universal role (trinitas peran AL), constabulary role, diplomatic role
Kesimpulan Seminar UKI :
– Isu kelautan bersifat multi-sektoral dan multi-dimensi, begitu pula isu keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Sehingga keamanan dan penegakan hukumnya perlu dilakukan secara tersinergi dan terpadu
– Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menata kelola keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut agar terciptanya kepastian hukum, efektifitas, efisiensi penggunaan anggaran guna menjawab tantangan dan ancaman keamanan dan keselamatan laut.
– UU Kelautan mengamanatkan pembentukan Bakamla guna mensinergikan upaya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum secara maksimal agar tercipta efektifitas dan efisiensi anggaran pemerintah untuk pengamanan laut nasional guna mendukung dan mensukseskan visi Indonesia sebagai poros Maritim Dunia.
– Berdasarkan politik hukum pemerintah, Bakamla mengemban fungsi coast guard. Kedepan harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting untuk dilakukan.
Peran Bakamla dalam mensukseskan PMD
1. Pembangunan Budaya Maritim
– Pembentukan Relawan Penjaga Laut [Rapala]
– Pembentukan Desa Maritim.
– Sosialisasi dan penyuluhan masyarakat.
2. Penjagaan Pengelolaan SDA
– Melaksanakan dan Mensinergikan Patroli Kamsel dan Gakkum di laut
– Membangun lndonesia Maritime Information Center (IMIC)
– Mengintegrasikan sistem Informasi keamanan dan keselamatan laut.
– Membangun sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut.
3. Diplomasi Maritim
– Kerja sama bilateral dengan negara tetangga dan like minded countries.
– Aktif dalam forum – forum internasional coast guard (HACGAM, CGGS)
– Aktif dalam forum – forum keamanan laut di Kawasan (ASEAN, IORA dll)
– Menginisiasi pertemuan Kepala Coast Guard ASEAN.
4. Pembangunan
– Mempersiapkan personel, dan aset untuk memadu Komponen Cadangan Matra Laut.
– Pertukaran data dan informasi anggota PIM TNI, Puskodal TNI AL, Koops AU.
Tata Kelola Laut Dalam UU Kelautan
– UU Kelautan bersifat Les Generalis untuk Sektor Kelautan.
– Melengkapi Kodifikasi UNCLOS 1982 dalam UU Nasional.
– Menjadi UU atap yang mengarungi UU yang telah ada (seperti UU Pokok atau UU Payung)
– Mengatur secara umum seluruh sektor di laut.
– Mengatur Sistem Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan laut.
– Mengatur pembentukan Bakamla untuk urusan dibidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Laut.
Isu Strategis Keamanan di Laut Natuna Utata
– Laut Cina Selatan(LCS) memiliki sumber daya alam(SDA) yang luar biasa.
– Klaim Nine Dash Line, pengerahan kapal survei, di kawal kapal coast guard dan kapal perang di LCS > Potensi menimbulkan konflik dengan kekerasan.
– Indonesia tetapkan Wil Negara berdasarkan prinsip Negara Kepulauan > UNCLOS’82
– Saat ini RI-MAL-VIETNAM sudah sepakati batas landas kontinen, namun belum ada kesepakatan terkait batas ZEE di LCS
– Kehadiran kapal pengawas perikanan Vietnam di sepanjang garis batas LK dan aktivitas illegal fishing nelayan Vietnam di LCS rugikan Indonesia.
Gelar Operasi TNI AL
-Operasi Siaga Tempur Laut
– Operasi Pengamanan Perbatasan
– Operasi Patroli Terkoordinasi
– Ops Kamla dan Pam ALKI
– Ops Bantuan : bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana alam, search and rescue (SAR), operasi penyelamatan, bantuan penyelaman survei pemetaan.
TANTANGAN TATA KELOLA KEAMANAN LAUT NASIONAL
– Perkuatan regulasi yang mensinergikan operasi penegakan hukum.
– Hubungan Organisasional antar Instansi
– Kualitas dan Kuantitas SDM guna mendukung operasi.
– Pemenuhan Sarpras seperti Kapal, Pesawat Patroli Udara Maritim dan Radar.
INDONESIA
– Negara Kepulauan Terbesar di Dunia
– Memiliki potensi Sumda laut yg melimpah
– Berada pada posisi silang
– Potensi ancaman datang dari berbagai arah > ancaman lewat laut lebih dominan
– Keamanan maritim sebagai prasyarat berlangsungnya pembangunan nasional & salah satu kunci keberlangsungan hidup bangsa. (red Irwan)
