Kota Bekasi, MPI
Pihak Kantor Kecamatan Jatiasih menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun rencana program pembangunan di tahun 2023 berdasarkan usulan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan Jumat (18/2), di Joglo Kembar, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, ini dihadiri empat orang anggota DPRD Kota Bekasi dan segenap pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Bappelitbangda, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Dinas Bimarta Kota Bekasi. Empat legislator itu adalah Supandi dari Fraksi Gerindra, Agus Boyo dari Fraksi PDIP, serta Latu Har Hary dan Drajat Kardono dari Fraksi PKS.
Nampak juga hadir para tokoh masyarakat, yang terdiri dari pengurus LPM, BKM, Karang Taruna, termasuk pengurus FKRW dari tiap wilayah kelurahan yanga da di wilayah Kecamatan Jatiasih. Secara tekni penjaingan aspirasi dalam Musrenbang Kecamatan Jatiasih ini tersusun dari usulan-usulan masyarakat yang sudah terangkum dalam kegiatan Musrenbang tingkat kelurahan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
Menurut penjelasan Camat Jatiasih Hj Mariana, kegiatan Musrenbang ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun untuk menyusun program pembangunan sesuai skala prioritas. “Kegiatan ini meeupakan tindaklanjut dari Musrenbang tingkat kelurahan yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Untuk usulan yang terangkum, Mariana menyebut bidang-bidang pembangunan yang diusulkan masyarakat mulai seimbang, baik itu pada bidang infratsruktur atau ekonpmi. “Ya kami juga menginginkan adanya keseimbangan bidang pembangunan yang diusulkan masyarakat, selaras dengan visi dan misi Kota Bekasi yamg cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan,” ulaa dia.
Mariana juga mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Kota Bekasi dalam Musrenbang ini. “Ini akan menjadi upaya bersama bagi kami untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar bisa terealisasi,” katanya.
Meski demikian, Mariana berharap masyarakat tetap bersabar dalam menunggu aspirasinya terealisasi karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. “Makanya kami juga berharap agar masyarakat tetap taat menjalankan kewajibannya untuk membayar PBB, karena dengan hasil raihan PBB yang maksimal maka pembangunan juga akan berjalan secara maksimal dan makin banyak usulan masyarakat yang bisa direalisasikan dalam bentuk pembangunan,” pungkasnya. (Mul)
