JAKARTA, MPI
2022- Pemuda Jama’ah Muslimin (Hizbullah) pada Selasa (22/2) akan menggelar aksi damai ke Kedutaan Besar India di Jakarta untuk mendukung para pelajar perempuan dan mahasiswi Muslim India yang mengalami pelanggaran hak karena dilarang menggunakan hijab.
“Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan dan pembelaan kami kepada para pelajar dan mahasiwa Muslim di India, terkait pelarangan hijab dan persekusi yang dilakukan terhadap mereka,” ujar Ketua Pemuda Jama’ah Muslimin (Hizbullah) Muhammad Ridwan Thalib.
Akhirul soleh tokoh pemuda Bekasi yang juga aktivis kemanusiaan forum Gerebek Indonesia, turut serta bergabung menjadi orator dalam aksi tersebut, “Hati ini tercabik-cabik melihat muslimah di India dilarang menggunakan kerudung atau hijabnya”, tegas Soleh dalam orasinya.
Soleh menyayangkan, bahwa baru dirinya bersama Pemuda Hizbullah yang turun ke jalan di depan Kedutaan Besar India di Jakarta, menggelar aksi sebagai buktinya nyata dukungan terhadap muslimah india
“Saudara-Saudaraku di berbagai ormas Islam, para pembela hak asas, perkumpulan pemuda pemudi, dimana engkau?, mari tunjukan bukti nyata pembelaan muslimat India, dengan turun ke jalan di depan Dubes India” tegas Soleh.
Dalam aksi ini terdapat pembacaan statement, orasi serta puisi dan diikuti sekitar 100 peserta dari Pemuda dan Pemudi Jama’ah muslimin dari Jabodetabek. Para peserta terlihat mengikuti aksi dengan tertib dan tetap mematuhi protokol Kesehatan dengan memakai masker serta menjaga jarak.
Sebelumnya, Pemuda Jama’ah Muslimin juga melayangkan kecaman atas pelarangan hijab bagi pelajar dan mahasiswi muslim di sekolah-sekolah dan kampus-kampus India karena melanggar hak asasi manusia dan juga bertentangan dengan ajaran Mahatama Ghandi, Pendiri Negara India.
“Kepada semua kelompok sipil yang pro pada kebijakan pelarangan hijab di India disampaikan bahwa sikap itu tidak hanya bertentangan dengan prinsip beragama, hak asasi manusia, bahkan juga ajaran Mahatma Gandhi tentang tidak menyakiti siapapun (ahimsa) dan cinta tanah air berdasarkan kemanusiaan (swadesi),” kata Ridwan yang sekaligus sebagai Ketua Aksi.
Ia juga menyerukan Pemerintah dan Partai Penguasa di India untuk dapat hidup berdampingan, merangkul umat Islam yang berjumlah hampir 200 juta sebagai warga sebangsa dan setanah air. Karena muslim di India adalah bagian yang tidak mungkin dihapuskan dari sejarah India.
Larangan jilbab di perguruan tinggi di Negara Bagian Karnataka, India selatan, telah memicu pertikaian besar di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa serangan terhadap simbol dan praktik Muslim adalah bagian dari agenda sayap kanan Hindu untuk memaksakan nilai-nilai mayoritas pada minoritas.
Pada hari Selasa, 15 Februari, pelajar dan mahasiswi Muslim yang mengenakan hijab dilarang memasuki sekolah dan perguruan tinggi di seluruh negara bagian India.
Sekitar 200 juta komunitas Muslim di negara itu khawatir larangan hijab melanggar kebebasan beragama mereka yang dijamin di bawah konstitusi India. Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional mengatakan, larangan penggunaan hijab ini akan menstigmatisasi dan meminggirkan perempuan dan anak perempuan.
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menjalankan pemerintahan di Karnataka dan juga di pusat, telah mendukung larangan diskriminatif tersebut. BJP telah berkampanye selama beberapa dekade untuk penerapan Uniform Civil Code (UCC), yang diyakini oleh minoritas akan sama dengan penerapan hukum Hindu.
Reporter MPI, Yadi
