Bekasi, MPI Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi merasa kecewa dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bekasi karena Tidak Komitmen & Konsisten dalam Menjaga dan Menjalankan Perwal & Kepwal PPDB tahun 2022. Rasa kecewa itu, di lontarkan Sekretaris BMPS Kota Bekasi Ayung Sardi Dauly karena sering kali terulang setiap tahunnya.
Ayung Sardi Dauly Sekretaris BMPS Kota Bekasi Menjelaskan, jadi sekarang zaman PPDB ini berulang setiap tahun, jadi anggota dewan DPRD kota Bekasi sering saya kritik itu menjadi calo PPDB online. kemarin waktu kita roadshow ketua DPRD yang baru dan ketua komisi empat sudah kita sampaikan dan kita berharap DPRD itu menjalankan sesuai dengan fungsinya, sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB ini.
Tapi ini masih ada indikasi masih kita temukan di lapangan anggota dewan itu jadi calo PPDB, untuk bagaimana mengupayakan bawaan dia masuk ke sekolah negeri, padahal aturan untuk kuota di sekolah negeri itukan kita sudah susun dari Perwal kemudian dari kepwal nya dan juknis nya kan ada.
Jadi kami dari BMPS itu ingin bagaimana aturan yang sudah kita sepakati di jalankan dan kita kawal bersama tujuan utamanya tidak lain bagaimana kualitas pendidikan Kota Bekasi ini meningkat menjadi lebih baik, kita kembalikan lagi di zaman 2014 dulu Kota Bekasi menjadi percontohan bagi kota lain dalam melaksanakan PPDB, itu yang kita ingin lakukan, makannya kita berharap sekali lagi kita sampaikan ini masih ada indikasi anggota dewan calo PPDB berharap menjebol aturan itu, ini kuota 32 siswa per roumbel itu, kemudian jumlah roumbel yang sudah kita sepakati di kepwal nya kita kawal itu jangan sampai di langgar lagi.
Banyak sekolah yang jumlah rambel nya belum ada sudah menampung jumlah siswa yang banyak, korelasinya dalam Renja 2023 itukan kita diajak rapat bersama Disdik kota Bekasi itu emang ada pengajuan penambahan ruang kelas baru itu disetujui atau tidak. kita tidak tau, tetapi kita kedepan berharap jumlah rambel itu harus sesuai dengan jumlah kelas yang ada, kalau tidak ya serahkan saja kepada sekolah swasta banyak kelas yang kosong, cari sekolah swasta yang terdekat, pemerintah juga sudah berkomitmen yang tidak mampu pun anaknya sekolah swasta di gratis kan, jadi masyarakat sekarang semua komponen dari pemerintah, DPRD, elemen masyarakat, LSM, kemudian segala macamnya semua anak harus sekolah negeri atau swasta sama saja.
Jadi kalau ada orang di iming-iming untuk bisa masuk negeri laporkan karena kami sudah bekerjasama dengan saiber pungli.
Kalau oknum nya ASN kan sudah ada aturan nya mereka pasti di pecat kalau oknum nya non ASN atau masyarakat umum kita ada saiber pungli. karena masalah biaya Pendidikan pemerintah kota Bekasi mengatakan biaya pendidikan itu gratis. Tutup., Ayung Sardi Dauly
Reporter MPI, Yadi
