Bandung, MPN
Pengurus DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Jawa Barat (Jabar) periode 2022-2027 resmi dilantik di Gedung Sate, Minggu (8/1). Pelantikan ini dipimpin Ketuq Umum DPP LPM Republik Imdonesia Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si, M.T.
Dalam pelantikan itu, Rahmat Suleman resmi menjabat sebagai Ketua DPD LPM Jawa Barat selama lima tahun ke depan. Selain itu, juga turut dilantik Dewan Penasehat LPM Jawa Barat Dra Hj Wenny Haryanto, SH yang merupalan anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
Usai pelantikan, Rahmat Suleman menjelaskan kepada awak media bahwa LPM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suksesi berbagai program pembangunan yang digulirkan pemerintah. “LPM merupakan mitra pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi atau Pemerintah Kota dan Kabupaten,” katanya.
Karena itu, lanjut Kang Sule, kolaborasi dan koordinasi merupakan kunci utama suksesnya upaya penanggulangan berbagai persoalan. “Terutama pembangunan di Jabar yang jumlah penduduknya terbesar di Indonesia.
“Perlu ada sinkronisasi program antara LPM dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Programnya kolaboratif, kebersamaan sehingga nyambung dengan program yang ada, ” ulas Kang Sule.
Apresiasi diberikan Dra Hj Wenny Haryanto, SH terkait proses pelantikan yang berjalan aman, terrib dan lancar. “Semoga kepengurusan yang baru dilantik bisa melahirkan program-program pemberdayaan yang menyentuh langsung ke masyarakat,” ujar Wenny Haryanto yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI meliputi wilayah Kota Bekasi dan Kota Depok ini.
Wenny bahkan berharap program LPM bisa lebih menyasar terhadap pemberdayaan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam rangka ikut berperan serta mengisi pembangunan. “Bukan sebatas pemberdayaan secara fisik tapi lebih kepada pemberdayaan terhadap sumber daya manusia agar masyarakat semakin kreatif dan inovatif dalam mensukseskan pembangunan,” ungkapnya.
Lebih lanjut Wenny menyatakan optistis sinergitas yang terjalin harmonis antara pemerintah dengan LPM akan memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya pemerataan pembangunan, teeutama di wilayah Jawa Barat. “Yang penting bisa saling bersinergi antara pemerintah dengan LPM yang ada di tiap wilayah, sehingga akan ada penyerapan anggaran yang positif untuk mendongkrak laju pembangunan yang merata di tiap wilayah seiring meningkatnya pemberdayaan karakter dan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya. (Mul)
