HIPPI Pusat Menggelar Seminar Outlook seri 2023, Dengan Mengundang Narasumber Dibidang Industri
MEDIAPATRIOT.CO.ID – Jakarta, Irwan S.Widjaja, MBA sebagai Managing Director PT. Kayun Aman Sentosa seusai menghadiri sekaligus menjadi narasumber di acara Seminar Outlook Seri UMKM 2023 dengan tema “Pemberdayaan UMKM ditengah ancaman resesi” yang diadakan HIPPI Pusat (Selasa, 17 Januari 2022) di Wisma PMI Jakarta Selatan.
Beliau dalam wawancara kepada jurnalis Christy bahwa, “perlu dijabarkan pengertian digital ini seperti apa, karena semuanya menggunakan digital lewat handphone. Penjualan/bisnispun lewat digital hanya saja masalahnya yang terutama itu tidak dijabarkan ke IKM.
Seperti yang dikatakan beberapa orang para pelaku UMKM berusia 40-50 tahun keatas atau generasi baby boomer kebanyakan dari mereka ini gaptek digital, tetapi satu hal segaptek-gapteknya usia mereka pasti mereka mengerti yang namanya bagaimana bikin MMS, Website, dan lain-lain.
Saya kedepan melihat bahwa sudah saatnya ini dipilah untuk digital marketing ini mau kemana, jangan cuma diarahkan ke digital marketing saja.
Orang pasti imagenya adalah e-commerce atau market place yang perlu kita ketahui. Perlu kita ketahui saya sendiri saja kalau buka market place misalnya ketika saya mencari satu produk HP Samsung, itu yang jualan ratusan bahkan ribuan dan ketika melihat di bawah bisa sampai 100 halaman, saya tahu maksimal hanya buka 5 halaman di market place.
Oleh karena itu saatnya 2023 ini seharusnya dijabarkan dan sebaiknya UMKM itu tidak E-Commerce tetapi hanya fokus kepada media sosial seperti Whatsapp, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Ini sudah bukan bicara gaptek lagi penggunaan media sosial tersebut yang oleh karena itu UMKM saya sampaikan beberapa orang hanya untuk di media sosial saja dan untuk digital marketing saya setuju tapi untuk UMKM disarankan diutamakan lewat media sosial.”
“Kalau yang untuk berorientasi di ekspor ini juga disampaikan, ekspor melalui e-commerce online itu nanti dulu saya bilang. Posisi anda di Indonesia mau ekspor, memangnya orang luar negeri mau buka yang namanya SiA.co.id itu enggak kan.
Khusus untuk UMKM ekspor saya bilang sebaiknya disampaikan UMKMnya bahwa agar mereka mendaftarkan e-commercenya di negara itu.
Contoh Alibaba itu besar di China dan HongKong.
Silahkan kalau ekspor ke China dan HongKong daftar di Alibaba karena opportunitiesnya besar.
Orang China tau dia punya Web-site nya apa sih www.alibaba, kan tahu.
Disini buka Alibaba tidak ada yang tahu.
Kalau di Amerika itu Amazon dan Ebay ada banyak.
Di Rusia ada lagi, ekspor ke Saudi Arabia adalagi, itu seharusnya.
Ini masalahnya kembali lagi berapa pentingnya UMKM ini memang mau di kembangkan melalui digital marketing.”
“Harapan kedepannya saya cuma melihat dari hasil diskusi masalah pemberdayaan UMKM ini paling tidak ada disiapkan yang namanya program-program bukan masalah pemberdayaan UMKM saja selesai di faktor resesi.
Tapi seperti apa, bagaimana, dan sudah saatnya untuk UMKM itu tadi saya bicara soal mental blocking dan jangan kita menjadi sumber yang menutupi mereka.
Saatnya UMKM itu diperlakukan sama dengan profesional seperti perusahaan-perusahaan besar. Artinya ketika saya menjabarkan tadi mengenai BPS dua tahun lagi customernya siapa UMKM itu harus tahu.
Karena saya ke daerah ketika saya bawakan materi tadi semua UMKM terpesona dan terpana sehingga mereka itu dapat saya simpulkan buta pengetahuan.
Kalau mereka diminta untuk naik kelas dan untuk jualan kira-kira mau jualan apa.
Seperti tadi yang dari Bandung, masalahnya dipemasaran itu wajar.
Anda tidak tahu apa yang terjadi diluar, kamu jual tekstil segala macam dan tukang jahit konveksi.
Anda tahu tidak tahun depan atau tahun sekarang ini ada apa yang terjadi apakah tahu kita mau Pemilu.”
“Ratusan juta baju dan kaos akan dibuat.
Tidak lama lagi pemilik konveksi akan panen dan kaya raya, artinya dia dikasih tahu dari sekarang, sebelumnya dia tidak tahu oh iya yah 2023 gelap dan resesi tapi tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang lagi dilakukan. Saya berharap era keterbukaan pada UMKM dan juga hendaknya perusahaan-perusahaan yang diatas yang terlibat membuat regulasi memikirkan UMKM. Karena banyak regulasi tidak friendly dan bisa diterima oleh UMKM.”
“Dari peraturan-peraturan, regulasi, sertifikasi yang seperti itu contohnya rendang di SNI itu hanya PT saja yang bisa. UMKM dan pengusaha rendang bagaimana yang ratusan ribu harus SNI duitnya tidak ada. Kalau mau membuat peraturan buatlah yang bisa diterima oleh UMKM. Yang bisa diterima dan juga dijaga apa yang diinginkan Pemerintah misalnya makanannya sehat, bergizi, halal itu ok. Tapi jangan kuliner rendang di Standar Nasional Indonesia (SNI), kalau tempe orek dan gudeg di SNI waduh pedagang Jogja bingung semua, yang berjaya hanya perusahaan besar atas kebijakan SNI makanan tersebut,” begitulah mengakhiri wawancaranya.
(Red Irwan)
