Jakarta, 21 Maret 2023. Untuk kepentingan kebangsaan dalam upaya harmonisasi situasi dan kondisi masyarakat pada Tahun Politik 2023 ini, serta untuk meredam beberapa potensi gejolak sosial berdasar “euforia” politik serta menekan munculnya gerakan politik identitas, radikal, intoleran maka Rumah Kerja Kerukunan Nusantara (RKKN) melakukan kolaborasi dengan Persatuan Guru Besar Indonesia (PERGUBI) memulai langkah awal dengan mengadakan makan malam bersama para tokoh bangsa di Hotel Borobudur Jakarta pada hari Selasa, 21 Maret 2023.
Dasar diadakannya acara malam kerukunan bangsa 2023 PERGOBI bersama dengan RKKN yaitu 1. Publik nasional perlu melihat berkumpulnya para tokoh bangsa yang saat ini menjadi figur calon pemimpin mendatang dalam kontestan Pemilu 2024, 2. Semangat kerukunan harus disajikan dalam nuansa yang sejuk menjelang bulan suci Ramadhan Tahun 2023, 3. Perlu dan penting adanya tatap muka untuk saling menunjukkan komitmen persatuan dan kesatuan antar sesama tokoh bangsa agar menjadi cermin bagi masyarakat pendukung yang saat ini sudah mulai terbelah karena adanya gerakan politik identitas dan gerakan pendukung militansi yang harus segera dikembalikan kepada pakem demokrasi Pancasila yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika komunikasi yang santun dan baik.
Prof. Dr. Ir. Gimbal Dolok Saribu, MM sebagi Ketua Umum PERGUBI dan Pembina RKKN seusai makan malam bersama dengan para tokoh bangsa memberikan wawancara kepada media elektronik bahwa
Jadi ini adalah malam kerukunan dan perdamaian, seperti kita selalu rukun dimanapun kita berada. Sebenarnya ini dari keluarga juga sudah ditanamkan oleh orang tua kita dan nenek moyang kita. Bahkan juga dulu pendiri negara ini mereka sudah berikan contoh sebenarnya kepada kita supaya kita itu selalu rukun dalam rumah tangga. Demikian juga dalam berwilayah, berbangsa dan bernegara karena negara kita ini bisa hancur berkeping-keping kalau kita ini yang terdiri dari beribu pulau, suku, bangsa dan bahasa yang begitu banyak. Jadi kalau kita tidak bersatu, tidak rukun, apa yang terjadi mungkin seperti negara lain itu yang kita cegah. Ini Professor tidak ada ambisi apa-apa, jadi kami ini adalah orang-orang yang netral. Jadi kami selama ini memang banyak kami liat menonton. Tapi atas desakan Prof. Mahfudz sebagai Menkopolhukam jadi kami ini harus bergerak.
Jadi harus perduli sama bangsa ini, jangan selalu diam katanya. Jadi harus berbuat sesuatu tentu yang baik walaupun satu dua oknum yang mungkin dia itu mementingkan diri sendiri. Tapi secara umum kami Persatuan Professor Indonesia yang anggotanya sekitar 6.500 seluruh Indonesia ini dan sudah semua provinsi ada DPD, jadi kami sudah di seluruh Indonesia. Kami sudah sepakat bahwa kami akan selalu berbuat yang baik terutama untuk menjadikan SDM diseluruh Indonesia ini generasi mudanya bisa bersaing di kancah internasional. Karena kita ini sebenarnya anaknya pada pintar-pintar itu kenyataan di luar negeri juga mereka itu bisa menjadi juara 1. Jadi kedepan ini kami mengajak agar seluruh elemen bangsa mari kita bersatu selalu dan kita harus selalu semua yang di ingat dan dicamkan dan laksanakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita harus pertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945. Negara lain tidak ada itu Pancasila, malah negara lain yang sudah menerapkan pertama itu dan mereka sejahtera. Kita Indonesia yang berdasarkan Pancasila tetapi kita tidak menerapkan dengan konsekuen kadang-kadang hanya seremonial dan tidak dilaksanakan.
Di zaman orde baru kita ada penataran P4 bahkan ada penerapan dan di masyarakat itu tidak betul-betul diterapkan. Bahkan pada saat itu pejabat-pejabat yang korup dan sebagainya itu tetap saja dibiarkan. Ajakan kami ini Persatuan Professor Indonesia mari kita masing-masing Introspeksi diri, saling menghargai, bersatulah. Persatuan sama dengan pendiri negara ini mereka bersatu. Membawa bambu runcing saja mereka melawan penjajah, bersenjatakan bambu runcing mereka bisa menang karena bersatu. Jadi kalau kita liat sekarang ini memang intrik politik ini, saya bukan menuduh partai. Kami juga pernah demo ke DPR sana, saya yang didepan pada waktu demo di KPK. DPR sudah mau bubar tapi mereka masih mau merubah Undang-Undang atau aturan, kami tidak setuju itu. Ini kedepan kalau perlu misalnya seperti partai-partai ini jadi calegnya dipilih oleh orang-orang intelektual. Seperti kami ini hanya di kampus kebanyakan. Jadi tidak diberi kesempatan untuk membantu pemerintah misalkan duduk di suatu yang strategis. Paling kami kalau staff dari Anggota DPR, bayangkan. Jadi anggota DPRnya itu maaf saya bukan menuduh. Hanya lulusan SMA misalnya, staff ahlinya kami Professor yang mau kalau saya tidak mau itu.
Kenapa bisa duduk disitu ya kita sudah tahu sama-sama, jadi itu yang perlu kita perbaiki kedepan itu hanya saran jadi tidak ada tuduhan. Kalau saya untuk kebenaran saya tidak takut saya tetap akan berbicara untuk kebenaran karena kita tidak salah, karena milik kita bersama Indonesia ini dan apa bedanya dengan mereka,” tutupnya.
Red Irwan
