Kota Bekasi, MPN
Program kemitraan Komisi IX DPR RI yang digulirkan pemerintah ternyata mendapat respon yang antusias dari kalangan masyarakat. Terlebih lagi program ini terus disosialisasikan oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Dra Hj Wenny Haryanto, SH dalam berbagai kesempatan saat berkunjung ke wilayah Kota Bekasi.
Adanya program kemitraan Komisi IX DPR RI ini juga menimbulkan ketertarikan kalangan tokoh masyarakat di Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur. Hal ini mengemuka dalam satu kegiatan dialog santai dan berbuka puasa bersama Dra Hj Wenny Haryanto, SH yang dilaksanakan Selasa (4/4).
Terlihat hadir dalam kegiatan yang penuh keakraban ini, diantaranya Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI Huda Sulistio. Selain itu juga hadir Ketua RW 19 Kelurahan Arenjaya Hasrul Wahyu Sitompul bersama para pengurus RT yang ada di lingkungan RW 19 Arenjaya.
Mengawali sambutannya, Hasrul Wahyu Sitompul menyampaikan harapan masyarakat terkait program pembangunan yang dibutuhkan lingkungan. “Karena itu melalui dialog santai ini, kami bersama para pengurus RT berharap mendapatkan informasi terkait program-program dari pemerintah pusat yang bisa kami serap untuk lingkungan kami,” ujar lelaki yang akrab disapa Opung ini.
Bak gayung bersambut, harapan yang disampaikan Opung ini langsing mendapat respon positif dari Dra Hj Wenny Haryanto, SH. Menurutnya, ada beberapa program dari mitra kerja Komisi IX DPR RI yang bisa diserap kalangan masyarakat.
Wenny lalu memaparkan mitra kerja Komisi IX DPR RI antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, BPOM, BPJS, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Nah, melalui program kemitraan ini, masyarakat bisa menyerap program-program yang digulirkan pemerintah untuk kemajuan dan perkembangan lingkungan masyarakat,” ungkap Wenny yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
Lebih lanjut Wenny menyebut beberapa program dari Kementerian Ketenagakerjaan, diantaranya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas untuk Pondok Pesantren dan fasilitasnya yang nilainya Rp 750 juta. “Kenudian ada program Padat Karya yang nilainya Rp 100 juta untuk pembangunan infrastruktur lingkungan seperti pengaspalan jalan, perbaikan saluran air, serta turap sungai. Program ini biaa dikerjakan oleh sebuah yayasan yang dibentuk oleh masyarakat sekitar,” paparnya.
Kemudian Wenny juga menyebut adanya program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) senilai Rp 20 juta untuk tiap kelompok usaha masyarakat. “Program ini biaa diserap masyarakat untuk melakukan usaha seperti UMKM, usaha sablon, pencucian motor, atau laundry,” ungkapnya.
Dengan pemaparan tersebut, Wenny berharap seluruh program yang digulirkan pemerintah pusat bisa terserap secara maksimal. “Jika bisa terserap maksimal berarti makin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari program-program positif yang digulirkan pemerintah,” pungkasnya. (Mul)
