ACEH, MPI – Diduga lakukan penggelapan uang perusahaan, karyawan PDAM yang berinisial U mengklarifikasi berita tersebut. Berita tersebut hanya sepihak tanpa menunggu konfirmasi dari saya,
Saya tidak pernah melakukan pengelapan uang perusahaan, malahan selama ini saya yang membantu biaya operasional dan perbaikan jaringan/instalasi PDAM yang rusak, setelah saya membantu biaya operasional/perbaikan instalasi yang rusak dan bocor baik di unit madat mau pun cabang lhok nibong (pengolahan air). uang/RAB saya tidak juga di bayarkan oleh direktur PDAM Tirta peusada. Sehingga sempat ribut. Akhirnya untuk menarik kembali uang saya. Ya uang pemasangan sambungan Rumah (SR) dan juga uang penjualan rekening tidak saya setor. Tapi saya kirim RAB memotong uang yang saya keluarkan untuk operasional PDAM khususnya unit madat dan cabang PDAM cabang lhok nibong pada umumnya. Ungkap karyawan senior PDAM dengan geram karena dituduh melakukan pengelapan uang perusahaan.
Menurut informasinya. Ini bukan kasus pertama, dulunya ada juga mantan kacab lhok Nibong yang di suruh pakai uang pribadi oleh direktur iskandar, untuk mengerjakan proyek pemasangan pipa, setelah selesai proyek pemasangan pipa pdam.uangnya cair dan langsung diambil direktur PDAM semuanya. Setelah itu bukan nya di bayar uang mareka.Tapi di tahan tahan. hingga timbul percekcokan, yang berujung, diancam baru di bayar. Namun karyawan tersebut, malah di bangku panjang kan, begitu juga konflik dengan beberapa karyawan senior PDAM. Bukan ulah karyawan, tapi ego nya Yang seolah-olah diduga dia kaki tangan bupati, oknum direktur pernah berucap: kalian jangan macam-macam. Aku tangan kanan bupati di PDAM, kalo tidak tunduk pada aturan saya, saya binasakan, ujar karyawan lain nya menirukan ucapan Iskandar saat rapat di tahun 2021.
Persoalan PDAM selama Iskandar menjabat direktur banyak menimbulkan kegaduhan sesama karyawan PDAM, karena memang di adu domba bagi yang tidak dia sukai.
Dua tahun terakhir PDAM tirta peusada salah satu BUMD kabupaten aceh timur kerap menjadi sorotan publik, sorotan bertubi tubi bukan hanya pada persoalan pelayanan suplai air, akan tetapi isu kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) di bawah direksi menjadi konsumsi Publik.
Bila dilihat dari kilas balik, tahun 2021 Inspektorat aceh timur temukan mark up harga belanja barang dan jasa capai Rp 100 juta lebih, dimana Inspektorat perintahkan direktur untuk kembalikan uang kelebihan bayar.
Jumlah Itu tidak akan cukup untuk menutupi yang tidak terbayar selama Direktur Iskandar.
Menurutnya, perlu diingat kembali bahwa Direktur lama menyisakan saldo diKas perusahaan lebih kurang 10 juta, tapi tidak ada hutang apapl pun (bersih).
Sumber menilai, managemen perusahaan memang tidak ada Niat baik untuk membayar dana pensiun 13 orang karyawan
Kasihan Mereka yang sudah menunggu selama 4 tahun meski pun dikasi jatah hidup sebesar 1,2 juta – 1,6 juta/bulan tapi kan ga cukup untuk biaya kehidupannya dan jatah hidup (jadup) juga menjadi beban perusahaan yang mana harus dibayar tiap bulan, imbuhnya.
Sumber lain menyebutkan, ada dugaan korupsi pada proyek MBR 2022 perluasan jaringan dan sambungan baru di bawah Kementrian PU untuk masyarakat berpenghasilan Rendah dalam bentuk bibah Rp 2 milyar (1000 SR) yang dikerjakan oleh PDAM Tirta Peusada, yaitu sambungan baru 300 SR di unit madat, 400 SR di IKK teumpen, 250 SR di IKK Rantau Seulamat dan 50 SR di unit pante bidari
Dimana ada pipa 2 inci sebanyak 100 batang yang tidak terpasang di wilayah madat dialihkan ke IKK teumpeun, tapi direktur bilang ga usah dibahas lagi.
jika petugas minta uang pembayaran tuk setiap pengerjaan selalu di potong biayanya alasannya ada bagian bupati dan dewan.sangat ironisnya jika kita amati.
Harusnya’kan bisa untuk pemasangan didesa lain yg belum ada jaringan pipa di unit madat (ada bukti pengambilan pipanya)
Dimana masyarakat diwajibkan membayar 200 ribu/SR untuk pemasangan hibah, alasan mereka untuk bayar uang 2 bulan rekening air (september-oktober 2022), akan tetapi para kepala tidak boleh Setor melalui Bank melainkan langsung ke kabbag adm/keuangan berinisial rahmawati, se.
“ini yang menjadi pertanyaan, harusnya kan menjadi penerimaan perusahaan, yang mana sampai sekarang biaya pemasangan tidak habis dibayarkan oleh direktur, sedangkan untuk MBR/hibah 2023 sudah didata tapi tanpa jaringan pipa yang mana nilainya 2 juta/SR dugaan semakin banyakkan keuntungannya, ujarnya.
Untuk proyek optimalisasi 1000 SR di idi rayeuk juga diduga bermasalah, yang mana ongkos kerja belum dikembalikan.
“Kami sudah Jenuh dengan tindak tanduk direktur ini…Imbuhnya.
Dugaan korupsi tersebut diduga berasal dari pagu meteran baru, dengan nilai kontrak 2 juta rupiah per SR,
Jika pemasangan PDAM cuma 1.152.700 itu saja ongkos Rp 350 ribu, masa yang pemasangan harga 2 juta ongkos kurang dari Rp.100 ribu
*Anehkan, alasan direktur serta Manajemennya’kan harus ada bagian untuk oknum pejabat dan oknum dewan tidak pantas kata kata itu diucapkan
Kami mohon bisa ditindak lanjut permasalahan meteran hibah. harap sumber.
Selanjutnya, mengenai ongkos pasang baru selama 2022 aja tidak diterima oleh petugas/karyawan
“Pada hal sudah ditarik uangnya dari perusahaan sama direktur sebesar 270 juta lebih. kemana dibawa uangnya, kami sebagai karyawan berharap Keadilan.
Terakhir iya menambahkan, untuk THR 2023, mereka harus tagih kelapangan, padahal masyarakat bukan tidak mau bayar tapi mereka mohon tangguh karena berhubung hari raya sudah dekat
“kami mohon kepada pemda jangan lagi tutup mata pada BUMD kabupaten aceh timur karena, kami sebagai pelayanan air bersih kepada masyarakat, tutupnya.
(Jihandak Belang Kaperwil Aceh)
