Palangka Raya – www.MediaPatriot.co.id
Dugaan kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan sebuah proyek dan tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya,menjadi permulaan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga berakibat memunculkan kerugian keuangan negara.
Gelontoran dana yang besar untuk sebuah pembangunan sering tidak mencapai hasil maksimal,karena adanya oknum oknum yang diduga secara sengaja melakukan kecurangan untuk mengeruk keuntungan sebesar besarnya.
“proyek peningkatan jalan tran Liju-Benagin yang dikerjakan oleh CV. Tata Kontruksi dengan nilai 4 (empat) miliar lebih, itu merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah untuk terus meningkatkan ekonomi warganya agar mendapat akses yang layak dan tidak terisolir, “Ungkap FH pemerhati pembangunan insfratuktur di Kalteng.
Selanjutnya, namun sangat di sayangkan terlihat hasil di lapangan diduga mutu pekerjaan terlihat sangat rendah, kuat dugaan adanya kelalaian pengawasan atau spek yang di luar standar dan itu sangat merugikan.
“Dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2009. Tentang Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum.jelas apabila di temukan ketidak sesuaian hasil pekerjaan sehingga membuat usia rencana bangunan tidak tercapai dan mutu yang buruk,maka selain kontrakntor pelaksana pihak perencanaan juga pengawasan harus bertanggung jawab dan dapat dipidana. “ungkapnya.
Kepala dinas PUPR kabupaten Barito Utara M. Toupik yang kami konfirmasi melalui chat Whats App terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, hanya memberikan jawaban singkat.
“Untuk pertanyaan terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah kami jelaskan kepada salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), “jelasnya melalui chat, dan tentu jawaban tersebut membuat bingung dan menjadi sebuah tanda tanya. (A.Rafie).
