Kolonodale, Mediapatriot.co.id – Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara mendapatkan banyak manfaat atas pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulteng selama ini.
Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Morut H. Djira K saat membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Desk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah tahun 2023 di kantor bupati, Selasa (12/9/2023).
Untuk itu Wabup menyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng yang datang untuk memberi bimbingan dan masukan terkait evaluasi perencanaan dan pengawasan anggaran
“Kepada semua OPD harap mengikuti kegiatan ini dengan serius. Ini kesempatan yang baik untuk berdiskusi dan menanyakan hal-hal yang terkait dengan pengawasan keuangan,” jelasnya.
Wabup menambahkan, kehadiran tim dari BPKP ini memberikan banyak manfaat. Apa saja bisa didiskusikan terkait keuangan.
“Coba hitung, berapa biaya dan waktu kalau bapak/ibu harus siapkan kalau harus ke Palu untuk berkonsultasi ke BPKP. Sekarang teman-teman dari BPKP ada di sini,” tambahnya.
Wabup juga sempat mempertanyakan ketidakhadiran beberapa OPD dalam forum penting ini. Padahal kegiatan ini terkait langsung dengan tugas dan tanggung jawab pada bidang tugas masing-masing.
Sementara itu, Pengendali Teknis Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Perwakilan BPKP Provinsi Sulteng, Saiful Hendry, mengemukakan bimtek ini dimaksudkan agar pemerintah Kabupaten Morowali Utara bekerja lebih baik sesuai aturan sehingga visi misi kepala daerah bisa tercapai.
Menurut Saiful, fokus dalam pertemuan ini adalah :
- Melakukan desk evaluation terhadap perencanaan dan penganggaran
- Mendorong OPD untuk melaksanakan atau mengimplementasikan sistem pengendalian intern pemerintah dan mengimplementasikan manajemen risiko indeks.
Sedangkan tujuan evaluasi perencanaan dan penganggaran adalah untuk memastikan program, kegiatan dan anggaran dirancang secara efektif dan efisien untuk menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Inilah pentingnya para pimpinan OPD perlu mengikuti kegiatan ini agar tahu persis mana saja anggaran yang berpotensi tidak efektif tidak berdampak terhadap pencapaian sasaran strategis,” jelasnya.
(Ardian Waeo)
