LHOKSUKON, MPI – Kementerian investasi/BKPM (badan koordinasi penanaman modal) mengadakan focus grup discussion (FGD), dengan tema “promosi bedasarkan sektor prioritas di dalam negeri tahun anggaran 2023”.
Kementrian investasi/BKPM merupakan lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Turut ikut serta bapak cahyo purnomo, yang menjabat direktorat promosi wilayah asia timur. Asia selatan, timur tengah dan afrika.
Dalam sambutannya, cahyo menyampaikan. Kementrian investasi/BKPM merupakan sebagai penghubung utama antara dunia usaha dan pemerintah, BKPM diberi mandat untuk mendorong investasi langsung. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri, melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Setelah BKPM dikembalikan statusnya menjadi lembaga setingkat kementerian di tahun 2009 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga ini tidak hanya untuk.
Meningkatkan investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi berkualitas yang dapat menggerakkan perekonomian Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.
Acara diskusi tersebut diselenggarakan di aula dayah kupi kecamatan syamtalira aron kamis 16 novomber-2023, acara tersebut di buka oleh bang muslim. SHI, MM.
Anggota komisi VI DPR RI, yang memiliki mitra kerja dengan kementerian perdagangan. Kementerian koperasi dan usaha kecil menengah, kementerian BUMN.
Termasuk seluruh BUMN, kementerian investasi/badan koordinasi penanaman modal (BKPM). Komisi pengawas persaingan usaha (KPPU), badan standarisasi basional (BSN). Badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang. Badan perlindungan konsumen nasional (BPKN), dewan koperasi indonesia.
Dalam kata-kata sambutannya Muslim mengajak generasi muda untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perkembangan pembangunan dan ekonomi, pemuda harus persiapkan SDM sebaik mungkin, agar posisi penting perindustrian dapat diisi oleh anak – muda sekitarnya.
Pemateri pertama disampaikan oleh Muhammad Iqbal, pemaparannya tentang kewajiban negara untuk melindungi investor dalam negeri dan investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. kewajiban ini berlaku bagi penanaman modal langsung.
Selain itu, investor yang melakukan penanaman modal langsung juga memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum nasional. Menghormati HAM, memperhatikan lingkungan hidup, dan melakukan uji tuntas (due diligence) sebelum berinvestasi untuk mengidentifikasi iklim berusaha negara tuan rumah.
Dr. Muhamad Iqbal Hasan, S.H., M.H. yang telah bekerja di BKPM sejak tahun 2010 ini menerangkan tentang tahap-tahap investasi mulai dari pree-stablishment sampai post-establishment.
Iya juga membahas prinsip penanaman modal langsung, yakni non-discrimination dan most favored nation principles. Prinsip non-discrimination menjelaskan tentang larangan perbedaan perlakuan negara tuan rumah terhadap investor asing dan investor dalam negeri, sedangkan prinsip most favored nation berisikan larangan perbedaan perlakuan negara tuan rumah terhadap investor dari negara satu dengan negara lainnya.
Pemateri selanjutnya Dr. Nurmala, S. Kom.I., M. Kom.I dosen Esa Unggul Jakarta menyampaikan promosi berbasis sektor prioritas merupakan strategi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di era 4.0 dan era 5.0.
Pemanfaatan media digital sangat berperan
dalam strategi promosi sektor prioritas serta peran pemerintah sebagai pelopor, pendukung dan pemfasilitator guna memajukan sektor prioritas.
Sektor ekonomi yang diberikan perhatian khusus oleh pemerintah karena memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat seperti industri manufaktur, pariwisata, pertanian, energi baru terbarukan, teknologi informasi, dan infrastruktur, dalam strategi promosi sektor prioritas tahun 2023.
(Pasukan Ghoib Kaperwil Aceh/Team)
