Jakarta, 3 Maret 2024
Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia ( KERIS ) dr Ali Mahsun ATMO.M.Biomed mengatakan, negara harus totalitas dan fokus dalam memajukan ekonomi rakyat agar Indonesia berhasil mencapai puncak bonus demografi tahun 2030. Lanjut dari statementnya, agar tranformasi Indonesia menuju Negara Maju, Adil dan Makmur tahun 2045.
“Keberpihakan negara dalam hal ini wajib berpihak pada pelaku ekonomi kerakyatan yang berjumlah 65,4 juta. Hal ini ditujukan agar pencapaian bonus demografi tahun 2030 terealisasi. Jika mengalami kegagalan akan berdampak sangat bahaya bagi ekonomi Indonesia. Berupa kemiskinan, kelaparan dan pengangguran yang melonjak tinggi dimana mana dan berefek pada rise cost NKRI.Dan itu ada dalam tanggung jawab Pemerintahan Prabowo – Gibran tahun 2024-2029 ,” Tutur Ali Mahsum kepada media pekan ini.
KEBERPIHAKAN
Menurut Ketua Umum Ekonomi Rakyat Indonesia ( KERIS ), kendatipun legacy keberpihakan Jokowi ke ekonomi harus disempurnakan tetapi harus dipercepat tercapainya program tsb. Seperti pada Covid 2019 Jokowi yang mewakili negara hadir dalam penyelamatan ekonomi rakyat.
Menurut Bapak Ali sebagai KETUM KERIS, Prabowo- Gibran wajib melindungi dan mengoptimalkan program ekonomi kerakyatan menghadapi One World Digital Of Economy. Karena setiap saat dapat menimbulkan Pandemi Ekonomi di negeri ini.
Prabowo- Gibran wajib menjalankan dan mewujudkan UU Ekonomi Digital di negara ini, Mengapa ? Karena banyak pelaku ekonomi kerakyatan di Indonesia dengan rincian 14.500 pasar tradisional, 4.1 juta kelontong, dan 6 juta driver ojol di Indonesia dan juga dari pelaku ekonomi lainnya.Karna itu pelaku ekonomi kerakyatan wajib diayomi, dilindungi dan dikanalisasi negara agar mampu bertahan.Tujuan utamanya agar terwujud dan unggul dan bertahan di negara sendiri. Juga untuk percepatan digitalisasi, maka diperlukan integrasi Bank Data dan mendongkrak penerimaan ekonomi negara.
Menurut KETUM KERIS yang juga merupakan KETUA DPP AKLI, negara harus hadir dan totalitas dalam keberpihakan kepada ekonomi kerakyatan Indonesia sebagai prasyarat Indonesia mencapai puncak Demografi tahun 2030. Sehingga apa yang sudah di legacy kan harus dilanjutkan dan disempurnakan.
Untuk itu Prabowo-Gibran yang terpilih sebagai Calon Presiden berikutnya tahun 2024 -2029 wajib merubah Kemenkop RI dari Kementrian Negara menjadi Departemen RI. Serta menjadi rumah besar besar dalam penyatuan kelembagaan negara di bidang ekonomi kerakyatan beserta dengan anggarannya.
Selain itu Prabowo-Gibran diharapkan mampu membentuk Badan Ekonomi Kerakyatan Indonesia yang mampu mendongkrak akses modal ekonomi rakyat 20% menjadi minimal total 40% nasional plafon per tahun.
Menurut Ali Mahsum, fakta di lapangan selama dia berkecimpung di bidang ekonomi kerakyatan selama 13 tahun, berkesimpulan bahwa kementrian atau lembaga negara yang mengatur ekonomi kerakyatan banyak nya Konflik Interes di dalam kementrian tersebut dan juga penyimpangan amanah dari personil parpol tersebut. Tidak efektif dan Sarat Penyalahgunaan kekuasan di bidang tersebut, ” Ujarnya.
Prabowo- Gibran(Capres Terpilih) wajib untuk dapat menyelesaikan carut marut di bidang ekonomi kerakyatan setidaknya tidak menempatkan personil dari satu parpol tersebut. Karena ekonomi kerakyatan wajib dilindungi dan di majukan demi kemajuan ekonomi kebangsaan Indonesia, dan selain itu Presiden dan Wapres terpilih juga harus bisa menempatkan orang Profesional bukan dari Parpol semata terutama di bidang ekonomi kerakyatan termasuk kementrian lain yang terlibat langsung dalam Ekonomi Kerakyatan tersebut. Semua ditujukan untuk Kemajuan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia melalui Bonus Demografi 2030 yang dapat dimanfaatkan sebaik dan seefektif mungkin,” Ujarnya.
