Prodewa Minta MK Panggil Kapolri dan Ka Ops NCS Polri Terkait Dugaan Pelanggaran TSM Pemilu oleh Institusi Polri
Lembaga Pemantau Pemilu Nasional yaitu Progressive Democracy Watch (Prodewa) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo karena terkait dugaan terjadi pelanggaran pemilu secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) oleh Institusi Polri. Hal ini di sampaikan langsung Muhamamd Fauzan Irvan selaku Direktur Eksekutif Nasional Prodewa.
“Kami meminta MK segera memanggil bapak Kapolri untuk memberikan kesaksian dan penjelasan atas dugaan kami yaitu terjadi nya dugaan pelanggaran pemilu secara TSM yang dilakukan oleh institusi Polri” Tegas Fauzan.
Dugaan ini didasari adanya laporan dari masyarakat kepada kami selalu lembaga pemantau pemilu bahwa ada dugaan kuat polri menyalahgunakan segala kewenangan dan kekuasaanya untuk memenangkan paslon tertentu.
Polri dengan memiliki struktur sampai lapisan paling bawah (Polsek) diduga sangat masif menggiring dan memobilisasi masyrakat untuk memilih Paslon tertentu dengan berbagai program bantuan sosial nya.
“Selain itu anggaran polri yang begitu besar juga berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Bahkan ada laporan ke kami Polri melalui jaringanya membiayai berbagai relawan dari paslon capres cawapres tertentu” Tegas Fauzan
Belum lagi Polri sebagai penegak hukum berpotensi mengkriminalisasi kepala daerah atau tokoh tokoh yang tidak sejalan dengan kepentingan Polri.
Mantan Koordinator BEM SI ini juga mempertanyakan urgensi dibentuk nya Operasi Nusantara Colling sistem polri yang di pimpin oleh Wakabareskrim Polri.
“Kami menilai setelah permasalahan satgas merah putih nya Ferdi Sambo di bubarkan,sudah tidak perlu lagi di buat satgas dan tim operasi khusus lagi di Polri, karena ini hawatir akan menimbulkan sambo sambo berikut nya” sahut Fauzan
Ia hawatir Ops NCS ini di salahkangunakan kewenangnya bukan hanya mendinginkan suasa pemilu tetapi misi terselubung nya untuk menggalang dan mengonsolidasikan tokoh agama tokoh masyarakat serta anak muda yang kritis untuk di bungkam agar tidak kritis lagi dan di arahkan memilih paslon tertentu.
Fauzan juga menilai MK perlu meminta penjelasan kepada Kapolri terkait keberadaan Ops NCS di tubuh Polri.
Ia menilai meminta keterangan Kapolri jauh lebih penting daripada menteri menteri yang di panggil oleh MK.
“Kami menilai keterangan Kapolri lebih penting daripada menteri menteri yang di panggil MK, karena Polri memiliki
Karena menurut kami Lembaga ini dirasa yang paling mampu beropotensi melakukan pelanggaran pemilu yg bersifat terstruktur, Sistematis dan masif.
Red Irwan
