Jakarta – 4 Oktober 2024. Dalam rangka memperingati Hari Tani nasional dan menyongsong Hari Pangan Sedunia yang akan datang, KNPK (Komite Nasional Pertanian Keluarga) telah menyelenggarakan diskusi publik dan rapat anggota tahunan
KNPK merupakan koalisi yang terdiri 13 organisasi petani, nelayan, pendamping desa, pembela HAM dan peneliti yang selama ini mengawal dasawarsa pertanian keluarga.
Dalam dua agenda tersebut terkumpulah permasalahan reforma agraria, pangan, pertanian, perikanan, dan perempuan perdesaan, demikian disampaikan Adityajaya dari FIELD (farmer initiative for ecological livelihood and democratie).
Menurut Muhammad Nur Uddin, permasalahan permasalah tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintahan baru untuk memberikan solusi dan menjadi materi penyempurnaan Rencana Aksi Nasional Pertanian Keluarga. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk segera menyelesaian penyempurnaan RAN Pertanian Keluarga dan memasukan agenda pertanian keluarga dalam RPJMN pemerintahan baru.
Bagi Dwi Astuti, pertanian keluarga adalah aktor kunci transformasi sistem pangan, guna menjawab permasalah krisis pangan, air, dan energi.
Adapun menurut Budi Laksana dari SNI (Serikat Nelayan Indonesia), sebagai bangsa maritim, nelayan adalah aktor utama ketersediaan pangan bergizi, untuk itu perlu perlindungan dan pembèrdayaan.
Gunawan dari IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) di Indonesia sudah cukup memadai peraturan perundangan guna melaksanakan reforma agraria, kedaulatan pangan, perlindungan dan pemberdayaan subjek subjek pertanian keluarga antara lain : petani, peternak, pèramu, penggembala, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, urban farming dan lainnya.
Red Irwan
Komentar