Kota Bekasi, MPN
Meski sudah ditangkap pihak kepolisian, aksi ‘Bang Jago’ yang diduga sebagai anggota dari salah satu organisasi masyarakat (Ormas) meminta THR di salah satu perusahaan di wilayah Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, masih menjadi perbincangan publik. Aksi yang viral ini dinilai bertentangan dengan instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang melarang Ormas meminta THR ke pihak perusahaan.
Hal ini juga menjadi perhatian kalangan legislator yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Salah satunya adalah Sarwin Edi Saputra selaku Ketua Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi.
“Menurut saya, apa yang dilakukan oknum anggota Ormas ini sangat bertentangan karena sudah mengganggu usaha yang ada di wilayah Kecamatan Bantargebang. Kondisi ini juga akan berdampak terhadap dunia investasi di Kota Bekasi,” kata Sarwin Edi Saputra, Jumat (21/3).
Lebih lanjut Sarwin khawatir dugaan aksi premanisme dan pemalakan yang dilakukan oknum Ormas ini akan menimbulkan keresahan kalangan masyarakat, terutama para pelaku usaha. “Orang jadi ragu untuk menanamkan invesatsinya di Kecamatan Bantargebang khususnya dan di Kota Bekasi pada umumnya,” imbuh Sarwin.
Sarwin kemudian menyoroti sistem pembinaan dari pemerintahan Kecamatan Bantargebang terhafap eksistensi Ormas. “Pemerintah kan jadi pembina Ormas, termasuk pemerintahan Kantor Kecamatan Bantargebang memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap Ormas yang eksis di wilayah Kecamatan Bantargebang,” tegasnya.
“Kalau pembinaannya berjalan maksimal, kejadian seperti ini tak akan terjadi atau dapat dicegah. Kalau sudah ada kejadian kayak gini, artinya pemerintah sudah kecolongan,” papar Sarwin.
Karenanya, Sarwin kemudian berharap kepada aparatur pemerintahan agar lebih maksimal melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap aktifitas Ormas di wilayahnya masing-masing. Begitu juga kepada seluruh pengurus Ormas agar bisa melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal kepada setiap anggotanya.
“Saling bersinergilah, pemerintah melakukan pembinaan, pengurus Ormas juga melakukan pembinaan secara internal, jangan sampai anggotanya terlibat kasus pelanggaran hukum. Jika hal ini berjalan maksimal, saya yakin semangat pemerintah untuk mewujudkan dunia investasi yang aman dan nyaman akan terwujud,” pungkasnya. (Mul)
Komentar