SUKABUMI,MPI – Polemik pembongkaran dan penyegelan sejumlah objek wisata di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, terus bergulir.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana (WPW) menyatakan keprihatinannya atas tindakan tersebut, sementara Gubernur Jawa Barat,Kang Dedi Mulyadi ( KDM), menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat.
Menpar Widiyanti menilai bahwa pembongkaran yang dilakukan tanpa koordinasi dapat menciptakan preseden buruk bagi iklim investasi di Indonesia.
“Pembongkaran tanpa koordinasi dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap sektor pariwisata kita,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Ia menekankan bahwa dialog antara pemangku kepentingan sangat diperlukan sebelum mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha pariwisata.
Namun, Menpar juga mengingatkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi hal utama dalam pengelolaan destinasi wisata.
“Semua perizinan dasar harus dipenuhi, termasuk persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, izin lingkungan, dan izin bangunan,” tegasnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan keras terhadap kritik tersebut. Ia menegaskan bahwa pembongkaran dilakukan sebagai upaya melindungi lingkungan dari eksploitasi yang tidak terkendali.
“Banyak destinasi wisata yang mengorbankan ekosistem demi keuntungan ekonomi semata,” kata Dedi.
Ia juga menyoroti dampak negatif alih fungsi lahan, seperti hilangnya perkebunan teh dan meningkatnya risiko banjir akibat eksploitasi yang tidak berkelanjutan.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan pariwisata harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Ia memberikan contoh pembangunan jembatan bambu di perkebunan teh yang tidak merusak tanaman sebagai solusi pengembangan wisata ramah lingkungan. Selain itu, ia menekankan pentingnya transparansi dalam harga tiket wisata, keamanan bagi pengunjung, serta keramahan masyarakat untuk menciptakan daya tarik wisata yang lebih baik.
“Citra positif bangsa harus dibangun dengan menawarkan pengalaman wisata berkualitas dan berkelanjutan.
Kita harus memastikan bahwa pengembangan wisata tidak merusak lingkungan maupun mengorbankan kepentingan masyarakat setempat,” tegasnya.
Polemik ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan sektor pariwisata dan kelestarian lingkungan. Ke depan, diharapkan pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan koordinasi untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan industri pariwisata tetapi juga melindungi alam dan masyarakat sekitar.
Reporter:Nana Supriatna
Kepala Biro: Sopandi
Editor :Hamdanil Asykar
