MEDIAPATRIOT.CO.ID – Jakarta, 12 April 2023 – Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian/Lemdiklat Polri Angkatan ke-80 Widya Patria Tama mengadakan seminar sekolah 2023 dengan tema “Strategi Penanganan Praktik Politik Identitas di era Post Trust pada Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024” yang diadakan di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Jakarta pada hari Rabu, 12 April 2023 secara hybrid.
Seminar yang digelar merupakan elemen penting baik dalam pemerintah maupun masyarakat karena dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu yang terkait dengan politik identitas dalam era Post truth. Kualitas pemilu serta memperkuat tata kelola demokrasi di Indonesia dan diharapkan adalah terciptanya kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkaitan langsung dengan terjaganya iklim dari aspek masyarakat.
Seminar sekolah STIK 2023 dihadiri oleh Irjen. Pol. Dr. Niko Afinta, SIK. SH. MH (Ketua STIK Lemdiklat Polri), Komjen Pol. Drs. Fuadi Arianto (Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri), Dr. Drs. Bahtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri), Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia), Dr. Stepi Anriani (Dosen STIN & Universitas Indonesia), Komjen Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono (Wakapolri), Iptu Bernadus Bagas Simarmata (Mahasiswa STIK), Dr. Sharyn Graham Davies (Associate Professor in Monash University Australia), Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu RI), Hasyim Asy’Ari (Ketua KPU RI).
Dr. Stepi Anriani S. IP, M.Si (Dosen STIN & Universitas Indonesia) seusai menghadiri sebagai narasumber Seminar Sekolah Tinggi Polisi, memberikan wawancara kepada Media Elektronik ; “Ketika sudah dipolitisir kemudian jangan memilih ini atau itu, berarti sudah memecah belah pilihannya dan politisasi politik identitas yang tidak boleh. Mudah-mudahan keributannya tidak sampai di darat tetapi cukup di medsos atau di siber saja dan kalau hanya di medsos dan siber kita bisa lebih waspada karena kalau sudah masuk keruang-ruang publik dan demo berjilid-jilid ini juga yang harus diantisipasi, jangan sampai ada lagi istilah cebong, kampret, kadrun dan lain-lain.
Jadi yang pertama kalau kita sudah sepakat dengan konsolidasi demokrasi, kita mau demokrasi tidak pakai khilafah atau ideologi lain. Kita harus menjamin keselamatan satu orangpun terhardap demokrasi tersebut. Itulah tugas berat aparat ini adalah jangan sampai ada intimidasi dan harus aman. Misalnya kalau di Aceh dulu pernah ada yang tidak memilih eks GAM di TPS, itu tidak boleh. Dan betul-betul semua tugas berat apapun dijamin masyarakat bisa nyoblos dengan tenang dan memilih sesuai hati nuraninya.
Kedepannya yang pertama adalah kita harus memperbaiki tata kelola demokrasi dan demokrasi kita sedang tahap konsolidasi jangan sampai kemudian balik lagi ke otoriter atau ke zaman dulu karena konsolidasi ini harus kita perkuat melalui pendidikan politik. Kemudian kalau mau ada Satgas khusus turunkan beberapa bulan sebelum pemilu itu harus sosialisasi dan berharap Partai Politik juga jangan pakai isu RAS, agama dan suku.
Kemarin sudah ada survei dari LIPI dan Kompas bahwa banyak yang tidak setuju dengan politik yang menggunakan agama dan RAS. Mudah-mudahan kedepan ini juga banyak perubahan, yang sudah biarkan berlalu mari kita buka lembaran baru menatap Pemilu 2024. Lebih baik bertarungnya lewat gagasan saja termasuk bertarung ide capres A dengan capres B, partai C dengan partai D dan jangan lagi pakai isu-isu agama karna nanti tidak pernah selesai – selesai, juga yang perlu diingat kita punya Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila,” tutupnya.
Red Irwan
