Jakarta – MPI, DPRD Provinsi Kalimantan Timur hadir di Gedung DPR RI pada tanggal 02 Desember 2020 dalam rangka Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi V DPR RI untuk koordinasi terkait penganggaran jalan Nasional yang ada di Kalimantan Timur.
Baru permulaan DPRD Kaltim berkoordinasi untuk pertama kalinya dengan rekan-rekan DPR RI khususnya di komisi V dan kebetulan Pak Irwan merupakan anggota DPR RI dari Dapil Kaltim. Terkait dengan komisi V pembahasan rapat tersebut berkaitan dengan infrastruktur daerah, perhubungan dimana banyak sekali problem yang ada di Kaltim terkait dengan infrastruktur baik itu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, drainase, pembangunan jembatan, karena di Kaltim terhubung oleh sungai dan banyak sekali sungai-sungai besar yaitu sungai Mahakam.
Program yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim terdahulu yaitu melakukan pembiayaan sendiri. Maka dari itu ini jadi problem juga yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara/Pemerintah Pusat, karena itu DPRD Kaltim mengevaluasi diri supaya itu tidak terjadi lagi sehingga DPRD Kaltim berkoordinasi dengan Komisi V untuk menyambungkan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan Kementerian (PUPR dan Perhubungan) yang ada di dalam Komisi V tersebut.
Dalam hal penyerapan anggaran yang disetujui oleh DPR RI Komisi V belum dibahas dalam rapat tersebut mengenai detail anggaran tersebut, DPRD Kaltim masih penjajakan awal dan kemudian dikembalikan ke Kaltim untuk membawa usulan tersebut atau masih mengeksplor dulu persoalan problem yang ada, kami juga memilah antara pekerjaan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
Berkaitan dengan dana APBN banyak masuk ke Kaltim tetapi jumlahnya masih harus dicek dulu tidak semuanya diketahui oleh wakil DPRD dan memang saat ini seperti tol Samarinda – Balikpapan itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Rencananya juga akan membangun infrastruktur terkait dengan IKN dan itupun juga harus perlu diketahui juga informasi dari pusat dan kemudian terkait dengan Bandara APT Pranoto di Samarinda tetapi kan harus fasilitasnya juga harus dipenuhi (Bandaranya sudah ada, kemudian sudah beroperasional) tetapi masih belum berfungsi dengan maksimal contoh saja lampu sudah dianggarkan Bandara terpasang tetapi dari Kemenhub khususnya perhubungan udara belum merecek kembali supaya mengaktifkan lampu runaway dan titik, selain itu pagar gagarata juga belum terpasang untuk kepentingan penumpang. (terkait dengan bandara tol juga jembatan yang sudah terbangun dan sudah selesai).
Saat ini Kaltim banyak juga jalan Nasional yang rusak yang dilaporkan ke Komisi V walaupun disana walaupun ada BPJN disana atau balai maka dari itu meminta peningkatan maksimal anggaran mereka untuk melakukan perbaikan-perbaikan karena jalan nasional ini terhubung antara Kaltim dengan Kalsel dan Kaltara. Kami juga membutuhkan bantuan khusus untuk membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam peningkatan jalan, drainase. Yang sangat menyedihkan ini adalah di pedalaman seperti kekubar dimana jalannya sudah mulai rusak, kemudian masuk lagi kedalam kemanghulu Kabupaten Baru termasuk juga Keberal juga demikian apalagi di wilayah timur maka dari itu Kabupaten/Kota ini yang sangat mendesak dibutuhkan seperti pasir.
Harapan dari DPRD Kaltim melalui Komisi V bisa diperjuangkan yang nantinya usulan kami masukkan secara tertulis kemudian disampaikan tertulis dan ditandatangani Pemerintah daerah baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Untuk kelanjutan agenda rapat berikutnya dengan Komisi V akan dikomunikasikan kembali mungkin bisa saja nanti kami bisa ditemani Komisi V ke Kementerian.
Pertanyaan dari wartawan : Apakah anggaran dana ini seluruhnya untuk fasilitas infrastruktur di Kaltim, adakah dana tersebut digunakan untuk penanganan covid-19 di Kaltim?
Berikut jawaban dari Wakil DPRD Kaltim Sigit Wibowo adalah sebagai berikut :
Terkait dengan Komisi V tentunya bukan membidangi dalam hal dana penanganan covid-19, tetapi kalau kami di daerah pasti mau mengupayakan berusaha untuk mendapatkan juga anggaran terkait dengan penanganan covid-19 karena di beberapa daerah tidak mampu dalam hal penanganan covid-19 tersebut di Kaltim. (Irwan)
