Takalar, MediaPATRIOT.CO.ID – Lagi lagi mengenai Program Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO) melalui Kementerian Pertanian di Kabupaten Takalar yang mendapat sorotan tajam dari aktivis akan perihal transparansi Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Dimana aktivis saat dimintai keterangannya Minggu (03/01/2021) mengatakan, “Seharusnya dari lahirnya program ini perlu membangun sinergi antara pemerintah setempat seperti sosialisasi dampak lingkungan dan kegunaannya serta sumber sumber anggarannya dari mana supaya terkesan transparan dan merujuk ke UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)” ucap Sainuddin Tuan Sore.
Ditambahkan, “Dari hasil yang terlihat dilapangan, kondisi sapi yang berjumlah 8 ekor nampak terindikasi tidak memenuhi spesifikasi dari segi ukuran yang berbeda beda, selain dari ke 8 sapi tersebut ada diantaranya yang nampak cacat di bagian mata dan itu perlu dipertanyakan termasuk bangunan kandangnya, apakah sudah sesuai dengan RAB ?, apalagi saat ini diduga bangunanya belum selesai termasuk pintu wc nya, dan kayunya seperti pintu utama diduga merupakan kayu kualitas kelas rendah” tutup aktivis Takalar tersebut.
Sementara itu, menanggapi serius hal tersebut pihak pemerintah Kelurahan Pallantikang melalui Kepala Kelurahan Ilham Pungga mengungkapkan tidak adanya sosialisasi program UPPO selama dirinya menjabat.
“Iye tidak ada sosialisasi sebelumnya selama saya menjabat menjadi Lurah Pallantikang, insyaallah dalam waktu dekat saya akan ke lokasi dulu meninjau program UPPO dari Kementan”, tulis Ilham melalui pesan Whatsaap pribadinya.
Diketahui, Program UPPO untuk kelompok tani sejumlah 8 ekor sapi dan pembangunan kandangnya berlokasi di pasuleyang
(*)
