BANGGAI, MPI_Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka menegaskan dokumen Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I) Banggai 2021-2026 menjadi acuan arah perencanaan pembangunan irigasi.
Hal ini disampaikannya pada giat penandatanganan kesepakatan bersama dokumen RP2I Banggai 2021-2026, Rabu (29/12/21), di ruang rapat khusus kantor Bupati Banggai, kawasan perkantoran Bukit Halimun, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai.
“Sekiranya dokumen RP2I dapat dijadikan acuan arah perencanaan pembangunan irigasi dan managemen kelembagaan petani 5 tahun kedepan. Dalam artian dokumen RP2I ini jangan hanya disimpan dalam lemari saja dan menjadi pajangan,” tegasnya.
Bupati berharap dokumen RP2I yang sudah terinternalisasi dalam dokumen RPJMD Banggai pada program partisipatif kelembagaan dan terkoneksi dengan Banggai Satu Data untuk segera dicapai dan diwujudkan. Dimana Banggai Satu Data dapat diperbaharui terus menerus dan diakses oleh konsumen data.
Bupati menguraikan kelembagaan petani yang ada di kabupaten Banggai yang telah berjalan dengan baik dan memiliki akta Notaris serta AD/ART hanya berkisar 20 persen. Bahkan berkurang dengan adanya kondisi pandemik saat ini.
“Saya berharap kelembagaan dapat bergerak dan berkiprah. Karena kelembagaan petani sangat penting dalam kemajuan dan mendukung program ketahanan pangan Indonesia, khususnya di Kabupaten Banggai,” urainya.
Ditambahkan sesuai regulasi kelembagaan petani dapat berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan irigasi dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi dapat bergerak dalam kecamatan sampai ke Desa.
“Contoh kecil kegiatan yang anggarannya dari DPA Kita, kebutuhan konsumsi pada rapat dan sosialisasi harus dipesan di lokasi itu sendiri. Agar pemberdayaan usaha mikro (warung kecil) dan pemberdayaan ibu rumah tangga serta PKK bisa bergerak (partisipasi),” tambahnya.
Sebelum menutup sambutannya Bupati menekankan bahwa pemerintah berharap kegiatan integrated participatory developmen and mangemant of irigation program atau IPDMIP khususnya pekerjaan infrastruktur dapat diperpanjang hingga lima tahun kedepan dengan penambahan anggaran.
“Kami berharap IPDMPI khususnya pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR dapat diperpanjang programnya sampai lima tahun kedepan dengan dukungan ditambahkan anggarannya,” pungkasnya.(dewi)
