Foto 1. Foto Bersama Peserta, Para Expert Training, dan Perwakilan dari Dir. LH Kementerian PPN/Bappenas, UNDP, Pemerintah Kerajaan Denmark, dan Greeneration Foundation.
( Faqih Mauludin/ Greeneration Foundation)
Jakarta, 28 Maret 2022 – Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Lingkungan Hidup (Dit. LH) menyelenggarakan workshop dan capacity building ekonomi sirkular kepada pemangku kepentingan kunci tingkat nasional dengan mengusung tema ‘Memperkuat Implementasi Ekonomi Sirkular di Indonesia’.
Diikuti oleh lebih dari 50 peserta dari instansi pemerintah, pelaku usaha, organisasi dan media, workshop yang diselenggarakan dari 28-30 Maret 2022 ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan menggali potensi penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau di Indonesia. Penyelenggaraan workshop ini bekerjasama dengan United Nations Development Programme (UNDP), didukung oleh Pemerintah Kerajaan Denmark dan Greeneration Foundation melalui Indonesia Circular Economy Forum (ICEF).
Dalam sesi pembukaan Dalam sesi pembukaan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia tengah mendorong pelaksanaan ekonomi sirkular yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama dan seefisien mungkin demi mencegah kerusakan lingkungan.
“Prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam mengurangi limbah, menggunakan material selama mungkin, dan sistem yang regeneratif akan memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon pada sektor-sektor prioritas, dan berujung pada ekonomi hijau yang membangun sinergi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan”, ujar Arifin Rudiyanto, Plt. Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam/KSDA Kementerian PPN/Bappenas.
Berdasarkan data Circularity Gap Report tahun 2022, ekonomi linear yang berprinsip ‘ambil-pakai-buang’ saat ini mengkonsumsi lebih dari 100 milyar ton material per tahun, dengan lebih dari 90% proporsinya berakhir menjadi sampah. Di Indonesia, timbulan sampah diperkirakan mencapai 68 juta ton dengan sampah yang terkelola sekitar 61% (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).
“Pembangunan ekonomi sirkular di Indonesia akan berfokus untuk efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan sampah. Dalam penerapannya, dibutuhkan pendekatan ekonomi yang tidak hanya baik bagi lingkungan, tapi juga berpotensi meningkatkan PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan baru (green jobs). Dengan begitu, akan terbentuk satu ekosistem utuh penerapan ekonomi sirkular yang saling terintegrasi,” ujar Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas.
Sementara itu, Pemerintah Kerajaan Denmark, yang diwakilkan oleh Environment Counsellor Danish Embassy di Indonesia, Julie Bülow Appelqvist mengatakan, “Kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dan sektor privat dapat didorong melalui kegiatan ini, dengan mendiskusikan program, kebijakan, dan regulasi untuk mendorong transisi ekonomi sirkular.”
Lebih lanjut, Agus Prabowo, Head of Environment Unit, UNDP Indonesia, menguatkan pesan yang telah disampaikan sebelumnya, “Strategi dan action plan ekonomi sirkular sudah banyak diterapkan negara-negara di dunia. Indonesia juga perlu bergerak bersama mendukung inisiatif global untuk mempercepat implementasi ekonomi sirkular.”
Workshop dan capacity building ekonomi sirkular ini menghadirkan berbagai pemateri ahli yang menyampaikan best practices ekonomi sirkular di Indonesia dan negara lain. Para peserta juga berdiskusi terkait perencanaan aktivitas ekonomi sirkular untuk organisasi dan instansi masing-masing. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi tahap awal penyusunan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular yang akan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Red Irwan
