Kota Bekasi, MPI
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) bersama guru Swasta Se-Kota Bekasi, geruduk gedung DPRD Kota Bekasi yang tidak diterima langsung wakil rakyat di Gedung Kalimalang, kamis, 21 Juli 2022.
Aspirasi perwakilan para guru terkait ada indikasi calo PPDB Online yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat merusak kualitas pendidikan.
dr. Asep Zamzam, menilai persoalan penerimaan siswa dari tahun ke tahun menyisakan persoalan khususnya terkait dengan kapasitas siswa dan rombel sekolah negeri. Bila dicermati hal ini terjadi tahun ke tahun. Padahal telah diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016,
Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
Bila hal ini melebihi kapasitas maka tidak akan maksimal peserta didiknya menerima pembelajaran, semakin tinggi nilai rasio berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid.
Untuk itu kita mendesak Disdik Kota Bekasi mematuhi Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami Juga mendukung penuh aksi para guru yang tergabung Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi dalam gerakan aksinya, kita siap menjembatani ke DPR RI dan Kementrian Pendidikan, “tutup dr.Asep Zamzam”.
“Kami guru sudah keluar dari ruang kelas dan turun ke jalan. Ini menandakan pendidikan di Kota Bekasi sedang tidak dalam kondisi baik baik tentunya, ” ungkap salah satu guru dalam orasinya.
Sekretaris BMPS Ayung Sardi Dauly yang di temui Media menyampaikan, Turunnya puluhan guru ke kantor DPRD Kota Bekasi tersebut karena kekecewaan sejumlah perwakilan dari pengurus BMPS yang sebelumnya telah meminta waktu untuk audiensi.
Namun tidak ada satu pun anggota dewan Kota Bekasi ada di kantor. Bahkan paripurna yang sudah terjadwal batal dilaksanakan, anggota dewan Kota Bekasi memilih ke kantor kemendagri dari pada bertemu para guru swasta.
Akhirnya empat perwakilan BMPS seperti ketua sekretaris dan bidang hukum diterima oleh staf Sekwan. Aksi para guru tersebut berjalan damai tanpa pengawalan polisi ataupun Satpol PP.
“Kami hadir untuk audiensi, tapi anggota dewan tidak ada satu pun di kantor. Sehingga guru swasta langsung menggeruduk kantor dewan ini, “ungkap Ayung Sardi Dauly, saat audiensi dengan staf Sekwan di ruang Komisi 3.
Reporter MPI, Yadi
