)
MEDIAPATRIOT.CO.ID – Ditengah krisis ekonomi rakyat pasca Pandemi Covid19 yang belum pulih sepenuhnya, Pemerintah pada tanggal 3 september 2022 secara sepihak mengeluarkan keputusan terkait kenaikan Harga BBM dengan dalil bahwa sudah terlalu besarnya jumlah Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) untuk mengsubsidi BBM. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi yang pada satu kesempatan menyatakan bahwa kisaran subsidi yang telah dikeluarkan selama ini sudah mencapai Nilai sebesar RP. 502 triliun dan jika dibiarkan maka subsidi BBM bisa membengkak pada kisaran RP. 200 triliun sehingga jika ditotalkan bisa mencapai RP.700 triliun.
Perihal keputusan ini tentu memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia seperti naiknya harga barang dan jasa serta terhambatnya produksi masyarakat dan berpotensi pada menurunnya daya beli masyarakat dan inflasi.
Adapun berdasarkan analisis dan kajian kami (HMI MPO Cabang Jakarta) MENOLAK KERAS kenaikan-kenaikan Harga BBM dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa situasi ekonomi rakyat Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini dapat dikatakan masih terpuruk diakibatkan carut-maruut dan rusaknya tata kelola pemerintah pada semua sector terutama sector keuangan , dan korupsi dimasa pandemi Covid-19 yang kemudian secara otomatis kenaikan ini telah mengorbakkan rakyat Indonesia kususnya rakyat miskin yang notabennya masih bergantung pada subsidi pada BBM itu sendiri.
Bahwa kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sudah pasti akan memberikan dampak buruk terhadap rakyat menengah kebawa dalam hal mencukupi kebutuhan hidup seperti (sandang,pangan dan papan) yaitu melonjaknya harga secara signifikan.
Bahwa hal yang paling mengerikan sebagai dampak kenaikan harga BBM bersubsidi adalah ancaman akan terjadinya inflasi yaitu; suatu kondisi dimana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu panjang.
Berdasarkan analisis diatas maka dengan ini Himpunan Mahasiswa islam cabang Jakarta dengan ini melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan:
Mendesak presiden Jokowi untuk segera menurunkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Mendesak Presiden RI segera Copot Menteri BUMN Erik Tohir karena dinilai gagal dalam mereformasi BUMN
Jakarta, September 2022
Daymato Mony
Kordinator lapangan
Saya menilai bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertalite dan solar tidak lepas dari permainan politik pasar global serta politik peran Lembaga keuangan internasional
yang harusnya pemerintah membebaskan masyarakat dari cengkraman kemiskinan melalui kebijakannya justru malah memberikan jentitan yang lebih menyulitkan masyarakat
Adapun teatrikal yang kami buat seperti pocong ialah menandakan matinya nurani rezim Jokowi dan kami menilai bahwasanya presiden berkompromi dengan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Mengingat situasi saat ini perekonomian masyarakat tidak sepenuhnya siap dengan kebijakan tersebut dikarnakan dampak pandemi covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil, maka dengan ini atas nama pengurus Himpunan mahasiswa islam cabang Jakarta menolak keras kenaikan harga BBM.
YASRI NURDIN
ketua umum HMI MPO cabang Jakarta
Adapun penyampaian dari KOORDINATOR LAPANGAN.
(Daymato Mony)
Mengatakan Kebijakan pemerintah menurut kami bersifat arogansi yg dimana lebih menekan kondisi ekonomi masyarakat dengan kondisi kebutuhan ekonomi saat ini. Jadi kenaikan BBM bukanlah solusi yang tetap dalam memutuskan mata rantai keterpurukan ekonomi malah membebani kehidupan ekonomi masyarakat miskin, kota. (red Irwan)
