MEDIAPATRIOT.CO.ID -Jakarta, Dr. H Kurnia Zakaria SH. MSc. Menjelaskan bahwa Posisi pengatur lalu lintas sipil/swasta dulu saat Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah harus ada aturan dimana petugas dilakukan penertiban dimana diberi seragam khusus jaket dan terdata. Tetapi saat Pandemi Covid 19 tahun 2020 polisi ogah resmi bertindak tanpa ada aturan karena kemungkinan saat itu orang dilarang keluar ke tempat umum dan orang tidak lagi mempunyai penghasilan. Keributan lahan puteran balik di jalan strategis seperti di jalan raya jadi rebutan preman dan para pemuda setempat, karena saat itu banyak phk dan pengangguran. Sekolah dan kantor online, sehingga menimbulkan peningkatan angka kemiskinan. Demi mendapatkan uang mereka rela berpanas panasan, tidak hiraukan debu dan rawan kena Covid daripada kelaparan. Sehingga rebutan lahan belokan jalan dan lahan parkir oleh preman yang dibekingi Ormas maupun warga lingkungan setempat. Sehingga bila mobil yang tidak bayar uang polisi ogah pasti ada saja mobil ditimpuk atau di baret cat mobilnya. Sedangkan aturan UU lalu lintas no. 22 tahun 2009 seharusnya mendahulukan kendaraan bermotor yang lurus daripada yang belok atau putar arah menjadi terbalik oleh polisi ogah.
Puteran balik atau puteran belokan mobil malah satu tempat terbagi shift kerjanya dengan berbagai kelompok. Bisnis ini menguntungkan bisa satu orang dalam sehari bekerja 2-4 jam bisa dapat 50-100 ribu. Tentu saja resiko ditabrak dapat terjadi tapi karena mereka selalu minimal 2 orang dan pee.
Perlu doping “keberanian nyali” Dulu sebelum bertugas. Kerjanya santai dan bebas tanpa ikatan kontrak kerja. Kasus para anggota TNI-Polri maupun petugas Dishub sering bentrok dengan kelompok polisi ogah ini karena mobilnya di baret gara-gara tidak kasih jasa penyeberangan atau merasa dihalangi di depan mobil. Seringkali petugas swasta ini malah menimbulkan kemacetan daripada memperlancar lalu lintas. Malah ini yang menimbulkan keributan antar pengendara dengan petugas. Tentu saja seorang anggota polisi ataupun TNI tidak suka bila perjalanan terganggu macet akibat perilaku pak ogah ini seringkali bila ribut twman-teman pak ogah datang ngeroyok, saat itu juga mereka kadang- kadang pemimpin kelompok bawa pisau atau senjata tumpul bila ada keributan bisa dipakai melukai lawannya.
Kadang kadang mereka juga dibekingi aparat pemerintahan setempat maupun aparat penegak hukum dengan kewajiban tiap hari ada setoran. Polisi swasta ini jelas tidak mau diajak teratur karena karena karakter dan etos kerjanya santai tapi syaratnya berani dan fisik. Saya seringkali melihat pemimpin mereka setor sama petugas APG patroli maupun rt/rw setempat setiap hari. Sudah jadi rahasia umum tiap Puteran jalan ada ” jago lokalnya” Yang atur siapa petugas swasta ogah ini.. Yang jelas bisnis jalanan ini ada cuannya dan jelas pasti dapat. Ada pembagian tempat dan jam kerjanya, bebas tanpa seragam cukup modal kayu pendek yang ada benderanya atau tidak dan peluit, bila tidak ada cukup teriak dan tahan debu panas titik matahari.Aparat hukum pun dan aparat pemerintah lokal punya pemasukan cuan yang pasti tiap harinya yang mungkin juga ada jatah atasannya. Jadi polisi ogah inipun seperti ada pembiaran aparat yang berwenang karena tidak adanya lampu merah dan penutupan puteran jalan.
Dr. H Kurnia Zakaria SH. MSc. berkata bahwa Azas Tigor Nainggolan Ketua FAKTA sebagai Komisaris PT LRT Jakarta (bumd pemda Provinsi DKI Jakarta) anak perusahaan PT JAKARTA PROPERTINDO (perseroda) sejak 21/3/2023 sekaligus PAW TGUPP menggantikan Tatak Ujiyati selain diduga untuk membungkam kritikan terus ke Pemda Jakarta tetapi juga agar dapat mengembangkan jaringan LRT hanya Veldrome Utan Kayu – Pengangsaan Dua Kelapa Gading menjadi tahap 2 direncanakan hingga, Stasiun Manggarai, dimana pelayanan publik LRT ini tidak membantu kemacetan Rawangun -Kelapa Gading-Pulo Gadung. Agar Azas Tigor bantu ajak masyarakat naik LRT hingga ada pertunjukan kereta seram di mana LRT diserang zombie meniru film Korea juga kurang menarik penumpang. Jalar LRT yang tidak strategis padahal dulu agar Veldrome tersambung dengan wisma Atlet dan Rusunawa Kemayoran untuk Asian Games tahun 2018 di Jakarta. Tetapi ternyata saat Asian Games LRT belum jadi. LRT di bangun tanpa konsep jelas dan tidak strategis hanya malah memperparah macet dan jalan rusak dan sempit dari perempatan mall Arion Rawamangun hingga Kelapa Gading MKG 1-3 mall. Apakah LRT ini juga seperti Jalingko membingungkan konsumen dengan jalur arah yang tidak jelas sehingga sepi penumpang kecuali saat orang masuk dan pulang kerja. Sedangkan LRT sejak dimulai operasional hingga sekarang terus merugikan APBD DKI Jakarta. LRT lebih sepi dari penumpang MRT Lebak Bulus- bunderam HI. Warga Jakarta lebih suka pake ojek motor online atau bawa sepeda motor daripada pakai angkutan umum yang jalurnya malah puter-puter Jakarta tidak jelas memang jalar basah atau hanya bukan jalur baru.
“Tugas Azas Tigor mungkin hanya sebatas pengawas pembangunan tahap 2 jalur LRT Veldrome Stasiun Manggarai. Selain itu bagaimana caranya jalur LRT diminati warga Jakarta. Memang mengkritik paling gampang daripada memberikan solusi. Yang penting Azas Tigor bekerja jujur dan amanah dimana disiplin etos sistem kerja LRT harus ditingkatkan dioptimalkan daripada jadi proyek infrastruktur yang gagal. Yang dirintis sejak era Jokowi jadi Gubernur DKI. Makanya saya, sedikit komentar ttg azas Tigor dimana LRT belum berfungsi optimal sedangkan dari kecanggihan LRT berjalan tanpa masinis dan kereta impiecdaru Jepang langsung.” Tutupnya Kurnia Zakaria.
Sumber : Erlita
